Wakil Ketua DPRD Achmad Nugraha: Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Hak Warga

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha, D.H., S.H., mengatakan pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang harus terus dilakukan dan diupayakan.

“Maka itu kedua pelayanan itu, harus diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Terutama bagi warga Kota Bandung yang tidak memiliki biaya atau tidak mampu,” ujarnya berbicara pada kegiatan talk show bertema “Pendidikan dan Kesehatan di Kota Bandung,” di Radio Cakra Bandung, Senin (1/8/2022) pekan lalu.

Dikatakan Avhmad, maka itu pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan dasar, dan di anggaran Kota Bandung ada hak-hak masyarakat yang harus diberikan melalui pelayanan oleh pemerintah.

“Kondisi pendidikan maupun kesehatan di Kota Bandung sudah cukup baik, meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Namun, meski demikian, saya menegaskan bahwa setiap anak di Kota Bandung harus memperoleh pendidikan, terlebih adanya anggaran bantuan pendidikan bagi warga yang tidak mampu,” tuturnya.

Pihaknya menekankan jangan sampai ada anak di Kota Bandung, yang tidak bersekolah atau mengenyam pendidikan, karena persoalan biaya. Kepada warga Kota Bandung, tidak terlalu memaksakan diri anak-anaknya pada sekolah negeri. Mengingat masih banyak sekolah-sekolah swasta yang berkualitas di Kota Bandung.

“Sekolah swasta dan negeri sama, meski ada perbedaan terkait fasilitas termasuk di sekolah negeri juga. Tapi yang paling penting kualitas guru, yang saya rasa di Kota Bandung sudah cukup bagus,” katanya.

Sementara itu, untuk bidang kesehatan, pihaknya telah lama mendorong untuk adanya anggaran bagi warga tidak mampu, bahkan sebelum adanya BPJS Kesehatan. Pasalnya masih banyak warga yang tidak mampu, yang kesulitan biaya ketika ingin berobat.

“Sebelum adanya BPJS, kami sudah mendorong agar adanya bantuan kesehatan bagi warga yang tidak mampu. Saya juga berharap, bantuan kesehatan yang diberikan tepat sasaran, yakni benar-benar kepada warga yang kurang mampu.

“Maka ini yang diharapkan dengan adanya iuran BPJS, artinya ada gotong royong dari masyarakat untuk membantu biaya pengobatan bagi warga yang kurang mampu. Tapi perlu diingat ini harus tepat sasaran. Saya tidak mau mendengar, adanya masyarakat yang kurang mampu tidak sekolah dan tidak bisa berobat ke rumah sakit dengan alasan tidak ada biaya,” tegasnya. (Rio)