Kekecewaan Postur RAPBD Tidak Memihak Rakyat, PSI Walk Out Dari Paripurna

BANDUNG,FORMASNEWS.COM- Anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Christian Julianto melakukan interupsi dan walk out dari Rapat Paripurna DPRD, yang berlansung di gedug di DPRD Kota Bandung, Jumat (26/11/2021) siang.

Walk out yang dilakukannya itu, karena kekecewaannya terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (RAPBD) tahun 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.

“PSI sudah mengikuti pembahasan dan penyusunan APBD dari tahun ke tahun, dan kami tidak menemukan ada visi Kota yang jelas. Arah pembangunan Kota Bandung tidak jelas dan Bandung seperti Kota auto-pilot,” ujar Christian.

Dengan ketidak berpihaknnya kepda rakyat, maka itu PSI menilai komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional. Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung.

“Permasalahan besar Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan Walikota selama ini,” kata anggota Dewan Kota Bandung, dari PSI yang juga adalah anggota termuda di DPRD Kota Bandung ini.

Dikatakan Christian, anggaran belanja modal yang hanya 626 miliar atau hanya sebesar 9,41% di APBD 2022 itu masih jauh dari angka idealnya yaitu 30-40% dari APBD. Khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya sebesar 112,9 miliar atau 1,69% dari total APBD.

“Tanya saja ke warga Kota Bandung, apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini? Yang ada Kota kita ini semakin semrawut dan tidak terurus. Taman-taman dan infrastruktur fisik kondisinya menurun dan tidak sebaik dulu lagi, jauh dibanding zaman walikota sebelumnya,” tambah Christian.

Oleh karenannya, PSI menilai tidak ada inovasi dan gebrakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah penduduk miskin bertambah 15.000 orang dan tingkat kedalaman kemiskinan juga naik dari 0,53 menjadi 0,61 di tahun 2020.

Sejalan dengan perkembangan Kota Bandung juga, Christian mengkritisi anggaran, untuk belanja pegawai dan juga kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar 20 juta Rupiah di tahun 2022 ini. Hal ini, sangat melukai hati rakyat.

“Bandingkan dengan belanja pegawai yang sangat besar dan semakin naik dari tahun ke tahun. Uang APBD habis untuk belanja pegawai saja, tidak terasa untuk masyarakat,” tuturnya.

PSI tidak dapat menyetujui RAPBD 2022 yang sudah disusun selama postur dan komposisi anggaran tidak menunjukkan transformasi dan juga transparansi anggaran. PSI menilai pemerintah telah gagal membawa perubahan, bahwa Kota Bandung dikelola secara auto-pilot sehingga mengalami kemunduran.

“Kami ingat dulu warga Bandung sangat bangga dengan Kotanya. Banyak gebrakan, pembangunan, taman-taman indah dan tertata di pemerintahan sebelumnya. Sekarang banyak sekali kemunduruan. Kami berharap penyusunan APBD seharusnya menjadi kesempatan membangun kembali Bandung. Tapi itu tidak terefleksikan di RAPBD 2022 ini. Maka itu, kami menolak,” tegasnya. (Benjamin Christian)