DPRD dan Pemprov Jabar, Sepakati Peningkatan Plafon KUA PPAS Tahun 2022

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2022. Kegiatan Rapat itu, berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Rabu (10/11/2021).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan proses pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 sejak pertengahan Agustus 2021.

“Namun sebelum, dilakukan penandatanganan KUA-PPAS catatan dirinya, setidaknya terdapat 10 catatan yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Dikatakannya, salah satunya catatan itu, adalah mengenai sektor pendapatan, dana Pilkada, dan sekema bantuan fasilitas pondok pesantren. Untuk sektor pendapatan pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Jabara harus mampu mengkaji sumber pendapatan selain dari pajak kendaraan bermotor.

“Termasuk harus bisa, mengoptimalkan pemanfaatan aset meningkatkan deviden BUMD maupun pendapatan lainnya,” katanya.

Terkait dengan hal tersebut, perlunya dilakukan pembahasan secara mendalam mengenai alokasi dana Pilkada. Olehkarena itu, harus dijadikan perhatian oleh pemerintah Provinsi Jabar terkait skema bantuan fasilitas pondok pesantren yang akan menunjang peningkatan aspek dakwah dan pemberdayaan umat.

“Mengenai belanja tidak terduga, terkait bencana alam dan hal-hal yang bersifat darurat sesuai dengan Permendagri semua itu harus bisa terealisasi,” tambah Ineu Purwa Dewi.

Begitu juga, persoalan bantuan Desa diharapkan menjadi program prioritas bagi Pemerintah Provinsi Jabar, dan ada peningkatan dan penilaian berikutnya untuk mendukung pencapaian indikator kinerja. Untuk itu pihaknya meminta, semua itu tidak luput dari aspek penganggaran.

“Diharapkan Pemerintah Provinsi Jabar meningkatkan sosialisasi Perda kepada masyarakat Jawa Barat, kedelapan terkait skema bantuan sosial dan bantuan keuangan tentunya kami berharap harus fokus kepada program program prioritas yang mendukung pencapaian target-target RPJMD,” jelas Ineu.
Selain itu lanjut Iney, adalah termasu target IPM bagi pemerintah daerah Kabupaten kota di Jabar mereka harus diberikan reward dan punishment terkait dengan pelaksanaan atau realisasi bantuan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat,” paparnya.

Sejalan dengan itu pula, sebagaimana ada 9 catatan terkait pemberlakuan PHK untuk tenaga non ASN baik yang ada di perkantoran maupun di lapangan di tengah situasi pandemi covid 19, pihaknya meminta untuk menjadi pertimbangan.

“Demikian juga, catatan terkahir yaitu mengenai dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang harus menjadi perhatian yang serius. Karena PEN tentunya menjadi bagian beban pemerintahan daerah di Jawa Barat. Namun, meski demikian PEN adalah bagian dari pemuliha ekonomi rakyat,” tegas Ineu. (Rls/Yat)