Dampak Sosial BRT Jadi Sorotan, DPRD Kota Bandung Minta Skema Kompensasi Jelas

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melalui Komisi III menyoroti potensi dampak sosial ekonomi dari implementasi Bus Rapid Transit (BRT) yang tengah disiapkan pemerintah daerah. Dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, dewan menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok masyarakat terdampak.

Rapat yang digelar di Ruang Bamus DPRD itu tak hanya membahas evaluasi program 2025 dan rencana 2026, tetapi juga menggarisbawahi risiko yang dihadapi para juru parkir dan pengemudi angkutan kota akibat perubahan sistem transportasi di Bandung.

Komisi III menilai, kehadiran BRT sebagai solusi transportasi massal memang strategis untuk mengurai kemacetan. Namun di sisi lain, perubahan pola transportasi berpotensi menggerus mata pencaharian sektor informal yang selama ini bergantung pada sistem transportasi konvensional.

Karena itu, DPRD meminta pemerintah kota tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan operasional BRT, tetapi juga menyiapkan skema kompensasi yang konkret, adil, dan tepat sasaran. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan transisi menuju sistem transportasi modern berjalan tanpa gejolak.

Di tengah perhatian terhadap dampak sosial, Komisi III juga mencatat adanya peningkatan anggaran Dinas Perhubungan pada 2026 menjadi Rp337 miliar, termasuk untuk subsidi operasional BRT. Sementara itu, sektor perumahan tetap mempertahankan target perbaikan 2.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi CSR.

Dengan menempatkan aspek sosial sebagai bagian penting dari kebijakan transportasi, DPRD berharap pembangunan BRT di Bandung tidak hanya menyelesaikan persoalan kemacetan, tetapi juga tetap berpihak pada keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil. (red)