Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jabar, Ahmad Hidayat saaat Pansus IV melaksanakan kunjungan kerja ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (16/5/2024)./Foto : Ist.
Pansus IV DPRD Jabar, RPJP Jabar, Harus Sinergi, Dengan RPJP Nasional
JAKARTA,FORMASNEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyebutkan rencana pembangunan di Jabar harus sejalan dengan program pembangunan dari pemerintah pusat. Sebagaimana dalam perencanaan menuju Jabar menjadi salah satu provinsi termaju pada 2045 mendatang. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja konsultasi Pansus IV ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (15/5/2024)
Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jabar, Ahmad Hidayat mengatakan, substansi yang sangat penting berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat (RPJP). Karena itu penyusunanya harus komprehensif dan sinergi dengan program Gubernur terpilih sesuai visi misinya kedepan.
“Kami tangkap yaitu pertama kendala yang menjadi headicap kita di penyusunan RPJP Daerah itu adalah bagaimana agar RPJP Daerah ini sejalan dengan RPJM Daerah yang nanti ke depan dirancang oleh Gubernur terpilih yang berdasarkan visi misi ketika Gubernur terpilih berkampanye,” ujarnya.
Dikatakannya, setelah RPJP berjalan yang menjadi leading sectornya bermuara ke Bappenas secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon Gubernur ke depan untuk menyusun visi misinya.
“Sehingga ketika siapapun nanti Gubernur terpili, perencanaan pembangunannya tidak akan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis,” katanya.
Ada informasi yang menarik, tambah Ahmad Hidayat bahwa yang mendasari Jawa Barat dalam penyusunan RPJP secara nasional akan berbeda dengan DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai bagian dari masa transisi. Maka ada dua yang menjadi dasar yaitu RPJP Nasional dan perubahan status dari DKI ke DKJ.
“Artinya bahkan di DKI saja tetangga itu belum sampai keranah legislatif untuk pembahasan Raperda RPJP Daerahnya maka kami juga tidak ingin tergesa-gesa tidak ingin terburu-buru, Saya kira yang penting bagaimana caranya Jawa Barat bisa menyelesaikan Pansus RPJP Daerah ini secara maksimal,” pungkas Ahmad.(Rls/Adv)
Mahasiswa Unpad Diajak Membaca Arah Industri Perbankan di Tengah Disrupsi AI dan Fintech
Kolaborasi BRI dan Yayasan di Cirebon Perkuat Layanan Kemanusiaan Berbasis Komunitas
Rajutan UMKM Tasikmalaya Tembus Italia, BRI Dukung Permodalan Lewat KUR
BRILIANPRENEUR BRI Cetak UMKM Go Global, Restu Mande Tembus Forum Ekonomi Dunia
BRIncubator 2026 Dibuka, Ini Cara dan Syarat UMKM Jawa Barat Ikut Program BRI
Layanan Safe Deposit Box BRI Bandung Jadi Pilihan Nasabah Lindungi Aset Berharga
Yayasan Bandung Cinta Damai Terima Ambulans dari BRI untuk Perkuat Layanan Sosial Kesehatan
Insan Pers Turun Tangan, PWI Jabar dan BRI Bandung Salurkan Sembako untuk Warga
Ancaman Siber Mengintai Jelang Lebaran, BRI Ajak Nasabah Tingkatkan Literasi Keamanan Digital
Libatkan Pesantren dan Yayasan, BRI Region 9 Bandung Perkuat Distribusi Bantuan Sembako
Komisi A DPRD Kota Bandung, Mamfaatkan Regulasi JPO Bisa Hasilkan PAD
Bapenda Kabupaten Bogor Lakukan Pelayanan Pajak Online
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemkot Berikan Relaksasi Sejumlah Kebijakan
Kolabor-Aksi Kemenparekraf dengan Sepuluh Kepala Daerah
Bupati Purwakarta Ikuti Arahan Presiden, untuk Bendung Lonjakan Kasus Covid-19
Copyright ©2017 FormasNews.com - Bersatu Membangun Bangsa