Komisi IV DPRD Jabar, Volume dan Anggaran Program RUTILAHU Perlu Ditingkatkan

PURWAKARTA, FORMASNEWS.COM- Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jawabarat (Jabar) Buky Wibawa mengatakan, program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang saat ini sudah berjalan. Nampaknya, masih perlu ditambah baik dari segi volume jumlah dan volume anggarannya.

“Program RUTILAHU ini, perlu ada penambahan dalam segi volume jumlah rumah yang akan dilakukan pembaharuan dan volume anggaran karena dinilai masih belum mencukupi,” ujarnya saat mengunjungi program RUTILAHU di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Selasa (09/11/2021).

Dikatakan Buky Wibawa, Komisi IV DPRD Jabar meminta pemerintah untuk melakukan penambahan volume jumlah per unit dan volume anggarannya. Pasalnya, angaran yang diberikan dalam program RULILAHU, tidakl mencukupi sehingga banyak masyarakat yang melakukan upaya swadaya.

“Bahwa kendala yang sering dijumpai, pada saat monitoring yaitu tentang syarat untuk mendapatkan bantuan RUTILAHU. Dimana masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan RUTILAHU, harus memiliki sertifikat kepemilikan tanahnya,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, saat dirinya melakukan peninjauan ke RUTILAHU, banyak masyarakat yang mengeluhkan soal sertipikat kepemilikan. Kendala yang sering kita jumpai dilapangan, mereka mengakui tanah yang didiaminya tanah miliknya, tapi belum disetipikatkan.

“Tapi banyak juga, masyarakat yang tinggal di RUTILAHU, tetapi tanahnya itu bukan milik mereka, melainkan milik Pemkot, Pemkab, ataupun PJKA,” tambahnya.

Maka itu, pihaknya mendorong kepada pihak Pemerintah untuk mengadakan program lain diluar program RUTILAHU untuk mengatasi kendala ini, walaupun sudah ada beberapa pihak selain pemerintah yang sudah melaksanakannya.

“Kami mendorong kepada pihak Pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan program yang lain selain RUTILAHU, walaupun sudah ada beberapa pihak selain pemerintah yang sudah melaksanakanya dengan biaya yang ditanggung oleh sponsor,” sebutnya.

Diketahui, Program RUTILAHU ini merupakan upaya Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam mensejahterakan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Dalam program ini, sudah banyak masyarakat yang menikmatinya. Namun, volume dan anggaranya harus ada penambahan. (Rls/Yat)