Smart City Bandung Dipertanyakan, DPRD Nilai Budaya Cetak Dokumen Masih Jadi Penghambat Transformasi Digital

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Komitmen Kota Bandung mewujudkan smart city dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Pasalnya, sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih mewajibkan masyarakat maupun pegawai menyerahkan dokumen dalam dua format sekaligus, yakni softcopy dan hardcopy.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati, yang menilai kebiasaan administrasi berbasis kertas tidak hanya menghambat percepatan digitalisasi birokrasi, tetapi juga bertentangan dengan upaya pemerintah mengurangi timbulan sampah.

Menurut Radea, konsep smart city seharusnya tidak berhenti pada penggunaan aplikasi atau layanan digital, melainkan diwujudkan melalui perubahan sistem kerja yang mengedepankan efisiensi, integrasi data, dan pengurangan penggunaan kertas.

“Apabila suatu dokumen telah memiliki legalitas melalui tanda tangan elektronik, sistem persuratan digital, maupun arsip elektronik, maka pencetakan dokumen yang sama seharusnya tidak lagi menjadi kewajiban rutin. Hardcopy cukup digunakan untuk dokumen tertentu yang memang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menilai praktik mewajibkan dokumen dalam bentuk digital sekaligus cetak justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat maupun pemerintah. Selain meningkatkan biaya administrasi, kebijakan tersebut juga memperbesar penggunaan kertas, tinta printer, map, serta perlengkapan kantor lainnya.

Radea mengatakan budaya administrasi seperti itu tidak sejalan dengan visi Kota Bandung yang sedang mendorong transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung saat ini tengah berupaya menekan volume sampah hingga 250 ton per hari melalui pengelolaan dari sumbernya. Target tersebut juga diperkuat dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bandung 2024–2043 yang mengedepankan prinsip reduce, reuse, recycle (3R).

Namun menurutnya, target tersebut akan sulit tercapai apabila pemerintah sendiri masih mempertahankan budaya cetak dokumen secara masif.

Selain berdampak terhadap meningkatnya timbulan sampah kertas, penggunaan dokumen ganda juga dinilai menyebabkan pemborosan anggaran operasional, konsumsi energi yang lebih besar, serta memperlambat integrasi data antarperangkat daerah yang menjadi fondasi utama pembangunan smart city.

Radea juga mempertanyakan penghargaan yang diterima Wali Kota Bandung sebagai kepala daerah dengan kepemimpinan dan komitmen dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, penghargaan tersebut perlu dievaluasi karena praktik penggunaan dokumen kertas yang masih masif menunjukkan tata kelola persampahan belum berjalan secara konsisten.

Ia mengingatkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah telah mengamanatkan pentingnya pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya. Karena itu, pemerintah daerah semestinya menjadi contoh dalam menerapkan administrasi yang ramah lingkungan.

Komisi I DPRD Kota Bandung mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh prosedur administrasi di lingkungan Pemkot Bandung agar kewajiban menyerahkan dokumen dalam bentuk softcopy dan hardcopy secara bersamaan segera dihapus.

Menurut Radea, transformasi digital yang sesungguhnya harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja, termasuk membiasakan verifikasi dokumen secara elektronik dan hanya mencetak dokumen apabila benar-benar diperlukan. Langkah tersebut diyakini dapat mempercepat terwujudnya birokrasi modern sekaligus mendukung target pengurangan sampah dan penguatan konsep smart city di Kota Bandung. (red)