Pendaftaran Bakal Calon Ketua PWI Jawa Barat Dibuka 27 Juli, Panitia Pastikan Hak Pilih Seluruh Anggota

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tahun 2026 resmi membuka tahapan pencalonan Ketua PWI Jawa Barat dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat mulai 27 Juli 2026. Seluruh proses disiapkan dengan mengedepankan transparansi, kepatuhan terhadap AD/ART organisasi, serta perlindungan hak pilih anggota.

Tahapan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Tahap I Konferprov PWI Jawa Barat yang digelar secara daring dan diikuti para ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat, jajaran pengurus, Steering Committee (SC), serta Organizing Committee (OC).

Konferprov PWI Jawa Barat sendiri dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Agustus 2026 di Hotel Horison Ultima Bandung.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jawa Barat sekaligus Ketua Steering Committee, Ahmad Syukri, menjelaskan pendaftaran bakal calon Ketua PWI Jawa Barat dan Ketua Dewan Kehormatan dibuka pada 27–31 Juli 2026 di Sekretariat PWI Jawa Barat.

Setelah itu, panitia memberikan kesempatan perbaikan administrasi pada 1–2 Agustus 2026 sebelum seluruh dokumen dikirim ke PWI Pusat untuk proses verifikasi.

“Bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh PWI Pusat nantinya akan diumumkan menjelang pelaksanaan Konferprov,” ujar Ahmad Syukri, Sabtu (25/7/2026).

Selain proses pencalonan, panitia juga menetapkan masa kampanye bagi seluruh bakal calon mulai 27 Juli hingga 11 Agustus 2026. Masa tersebut dimanfaatkan para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada anggota PWI di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Ahmad Syukri menegaskan, keberhasilan Konferprov tidak hanya ditentukan oleh proses pemilihan, tetapi juga akurasi data anggota sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Karena itu, seluruh pengurus PWI kabupaten/kota diminta segera melakukan verifikasi data anggota masing-masing agar tidak ada hak pilih yang terabaikan.

Panitia juga memastikan anggota yang masih dalam proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) akan difasilitasi percepatan administrasinya sehingga tetap dapat menggunakan hak pilih apabila memenuhi persyaratan organisasi.

“Kami ingin memastikan tidak ada anggota yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam konferensi hanya karena persoalan administrasi. Karena itu kami meminta seluruh daerah segera melakukan inventarisasi data anggotanya,” tegas Ahmad Syukri.

Ia menambahkan, pelaksanaan Konferprov pada 12–13 Agustus dipilih dengan mempertimbangkan masa berlaku Surat Keputusan Pelaksana Tugas (SK Plt) yang berakhir pada 19 Agustus 2026 sehingga seluruh tahapan tetap berjalan sesuai ketentuan organisasi.

Di sisi lain, penyelenggaraan Konferprov tahun ini juga menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Dari kebutuhan awal yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar untuk melayani sekitar 816 pemilih, panitia berhasil menekan kebutuhan biaya menjadi sekitar Rp450 juta melalui optimalisasi pendanaan dan berbagai langkah efisiensi.

Sebagai bagian dari efisiensi tersebut, panitia menerapkan sistem mandat sebagaimana diatur dalam AD/ART PWI. Untuk organisasi yang memiliki anggota antara 500 hingga 1.000 orang, satu peserta dapat membawa maksimal tiga mandat.

Ahmad Syukri menegaskan ketentuan tersebut merupakan aturan organisasi yang telah berlaku, bukan kebijakan baru yang dibuat panitia.

Sementara itu, Ketua Organizing Committee Roberto Purba memastikan seluruh kebutuhan teknis Konferprov terus dimatangkan, mulai dari pemesanan ballroom, akomodasi peserta, pelayanan administrasi, hingga sistem publikasi.

Panitia juga menyiapkan petugas sekretariat untuk melayani proses pendaftaran bakal calon serta memperkuat penyebaran informasi melalui berbagai kanal komunikasi digital agar seluruh anggota PWI di Jawa Barat dapat mengikuti setiap tahapan Konferprov secara optimal.

Konferprov PWI Jawa Barat 2026 diharapkan menjadi momentum lahirnya kepemimpinan baru yang mampu memperkuat profesionalisme organisasi, menjaga persatuan insan pers, serta menjawab tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang. (red)