Pansus VIII DPRD Jabar : Pengelolaan Minyak bumi dan Gas Jadi Percontohan

SEMARANG, FORMASNEWS.COM- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), telah mengelola holding company untuk minyak bumi dan gas yang langsung berada di bawah Biro perekonomian daerah Pemprov Jateng. Pengeloaan holding ini, akan menjadi percontohan bagi Provinsi Jawa Barat.

Ketua Pansus VIII DPRD Provinsi Jawa Barat H. Dr. Abdul Harris Bobihoe mengatakan hal itu, saat melakukan kunjungannya ke Biro Pereknomian ke Pemprov Jateng, di Semarang bersama jajaranya, Kamis, (13/1/2022).
Dikatakan Bobihoe, Pansus VIII DPRD Provinsi Jawa Barat setelah mengetahui pengelola Minyak bumi dan Gas, pihaknya mengunjungi langsung. Setelah pihaknya dan jajaranya, mendapatkan informasi di Pemprov Jateng sudah ada holding company untuk minyak bumi dan gas.

“Itu akan menjadi percontohan bagi Jawa Barat, agar dapat menggabungkan usaha minyak bumi dan gas menjadi satu. Kedepannya kita akan gabungkan beberapa usaha minyak bumi dan gas yang berada di Jawa Barat untuk menjadi satu holding company,” tuturnya.

Menurut Abdul Harris Bobihoe, setelah tercipta suatu holding company dalam bidang minyak bumi dan gas diharapkan bisa membuat manajemen yang lebih baik, akan tetapi ia juga perlu ada pelajaran dan evaluasi yang intens sehingga kedepannya dengan penggabungan perusahan menjadi satu perusahaan yang merugi.

“Saya kira manajemennya akan lebih baik lagi, tetapi untuk kearah sana kita perlu banyak mendalami sehingga kedepannya penggabungan perusahan menjadi satu perusahaan ini jangan sampai merugi,” ucapnya.

Lebih lanjut Abdul Haris menyatakan, pihaknya tidak ingin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas Hulu Jabar (MUJ) yang begitu sehat, sangat baik dan memberikan defiden. Akan tetapi, ketika mengembangkan usaha dengan cara penggabungan malah jadi tidak karuan.

“Kita ingin memberikan tambahan modal sampai dengan 2 Triliun, tapi dengan komitmen kita harus fokus terhadap pengelolaan minyak bumi dan gas. Sebagaimana hasil kunjungannya, kesemarang adanya penggabungan pengelola Minyak bumi dan Gas. Diharapkan, di Jawa Barat juga bisa terlaksana, tetapi berjalan dengan bauk dan tidak merugi,” tegasnya. (Hms/Yat)