Komisi II DPRD Jabar, PPKM Diperpanjang Pemerintah Harus Buat Gerakan

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat (Jabar) Yunanda Eka Perwira mengatakan, dengan diperpanjangnya Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali, dinilai berdampak terhadap diberbagai sektor. Seperti sektor kesehatan angka Bed Occupancy Rate (BOR), cukup menurun dan juga dari sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan perkapita.

“Terlebih khusus ekonomi yang terus menurun, maka itu Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal. Karena, dengan adanya PPKM Darurut merupakan suatu pilihan untuk fokus dalam menangani kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap berjalan dalam level secara bersamaan,” ujarnya di Bandung, Kamis (22/7/2021).

Dikatakan Yunanda, PPKM Darurat merupakan satu pilihan dari sekian banyak pilihan yang diambil. Terutama untuk menyeimbangkan, antara bagaimana mengatasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi. “ Maka itu, kalau betul-betul fokus di kesehatan mobilitas harus betul-betul dibatasi, karena ternyata penyebab utama dari menyebaran Covid-19 terjadinya mobilitas masyarakat yang tidak bisa kita hindari, terkait dengan persoalan ekonomi, “ tuturnya.

Untuk mencari solusi, dalam PPKM Darurat yang di terapkan Pemerintah pusat. Sebetulmya, ada tiga solusi yang harus dilakukan. Untuk itu, kepada Pemprov Jabar, khususnya petani dan nelayan yang terdampak PPKM Darurat. Dalan hal ini, Pemerintah harus hadir langsung dan juga berkerja sama untuk penanganan memajukan sektor ekonomi di Jawa Barat saat PPKM Darurat.

“Untuk yang pertama tadi bagaimana pelaku usaha UMKM, berjualannya dengan cara online, kedua bagaimana sektor pertanian produknya bisa dijual cepat kepada pasarnya fungsi dari pusat distribusi provinsi yang harus diberikan oleh pemerintah, dan membeli produk petani dan menjual kepada para pedagang dengan harga yang efisien. Ketiga, peluang pasar pemerintah juga harus hadir bagaimana menjual produk-produk dari UMKM ini dari industri rumahan ke wilayah-wilayah yang masih bisa ekonominya berputar lebih tinggi,” jelas Yunanda.

Olehkarena itu, dalam kondisis PPKM Darut, yang berdampak kepada sektor informal ini, saatnya Pemerintah untuk hadir bagaimana menjual produk itu tentu saja tidak bisa mata-mata dijual harus dikemas dulu kemudian harus dipromosikan dulu. “Saya kira, sejak pandemik Covid-19 ini, menerjang kita. Pemerintah idealnya menugaskan minimal ada tiga lembaga supaya bertugas, harus punya kemampuan marketing untuk menjual produk yang dibuat UMKM di Jawa Barat,” tegasnya.

Demikian juga, adanya vaksinasi sangat penting pengaruhnya dalam sektor ekonomi, dengan vaksin maka akan lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berbisnis seperti biasa. “Karena kaitan vaksinasi, sangat erat kaitannya dengan ekonomi begitu-begitu vaksinasi itu bisa meningkat terutama di Kabupaten/Kota yang saat ini masih rendah dengan jumlah penduduk. Sehingga, dengan di vaksinasi kepercayaan diri dalam berbisnis akan normal. Selain itu juga, dengan vaksinasi adanya kekebalan tubuh, dan diharapkan Covid-19 cepat berlalu,” tegas Yunanda. (Rls/Yat)