Ketua JPPR Subang, Minta Jajaran Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Aktif

SUBANG, FORMASNEWS.COM- Untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang sehat, berkeadilan dan berkualitas, Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Subang.

Merupakan salah satu lembaga Pemantau Pilkada 2024, berharap agar jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Subang, tidak hanya mengandalkan pengawasan partisipatif masyarakat aja. Namun harus mengutamakan tupoksinya, pada pengawasan aktif di seluruh tingkatan.

Ketua JPPR Kabupaten Subang,Beni Subroto mengatakan, untuk terselenggaranya Pilkada 2024 yang sehat, berkeadilan dan berkualitas, tentunya komitment kinerja penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu sangat dipertaruhkan.

Namun disayangkan sepertinya kinerja Bawaslu Subang, terkait pengawasan dan penindakan selama masa kampanye Pilkada 2024 masih relatif senyap dan cenderung hanya menunggu laporan dari masyarakat.

“Jajaran Bawaslu Kabupaten hingga Panwas Desa, mestinya melakukan pengawasan secara aktif dan ketat disetiap tahapan. Terutama dimasa kampanye saat ini, yang tentunya diduga banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan baik oleh Paslon maupun timses,” ujar Beni Subroto, Rabu (23/10/24).

Dikatakan Beni Subroto, Bawaslu sebagai tufoksinya untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai pelanggaran Pemilu dan
seengketa proses Pemilu disetiap tahapan, tentunya sangat diperlukan jajaran Bawaslu Kabupaten, Panwascam hingga Panwas desa untuk melakukan pengawasan secara aktif dan langsung dilapangan.

“Kehadirannya untuk melakukan pengawasan aktif dari Bawaslu, tentunya mampu secara langsung untuk memantau, mendokumentasikan serta mengkaji suatu kegiatan kampanye. Apakah kampanye yang dilakukan Paslon atau timses tersebut telah melanggar aturan atau tidaknya,” tambah Beni.

Lebih lanjut Beni menyatakan, pengawasan Partisipatif dari masyarakat mamang perlu untuk terus ditingkatkan, namun jangan menjadi satu harapan dapat maksimal dalam realisasinya, karena masyarakat untuk melapor adanya pelanggaran ke Bawaslu.

Untuk melapor pastinya penuh resiko baik waktu, pengetahuan maupun dan keselamatan diri sipelapor. Tentunya menurut JPPR pengawasan secara aktif dan langsung yang lebih efektif, karena itu menjadi tugas dan fungsi Bawaslu dikegiatan Pemilukada.

“Saat ini pasukan Bawaslu, sudah ada ditingkat kecamatan, desa bahkan panwas TPS. Pacu mereka untuk meingkatkan kinerjanya selain upaya pencegahan juga kuatkan pengawasan secara aktif. Kan mereka selain telah disumpah juga telah mendapatkan haknya,” tegasnya.

Sejalan dengan itu Ketua JPPR Kabupaten Subang Beni Subroto pun menyebutkan, saat ini banyak suara miring terkait kinerja Bawaslu, baik soal kurangnya pengawasan aktif atau kurang trasfarannya atas tindak lanjut laporan, yang seolah-olah tidak diproses dan tidak ditindak tegas oleh Bawaslu.

“Untuk mewujudkan PIlkada yang sehat, berkeadilan, berkualitas dan akuntabel.
Maka dari itu saya himbau kepada jajaran Bawaslu untuk memperkuat kinerja pengawasannya sesuai Tufoksi, terutama pada tahapan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara nanti,” pungkas Beni. (Sony)