BAZNAS Jabar Bidik Kepercayaan Publik, UPZ Didorong Tak Sekadar Jadi Pengumpul Zakat

BANDUNG, FORMASNEWS.COM — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat mulai menggeser fokus pengelolaan zakat dari sekadar mengejar angka penghimpunan menuju penguatan kepercayaan publik dan perluasan dampak sosial. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) didorong tidak hanya menjadi tempat mengumpulkan dana umat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem zakat yang transparan, digital, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi UPZ BAZNAS Jawa Barat 2026 di Graha Pos Indonesia, Jalan Banda No. 30, Kota Bandung, Kamis (13/8/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan Peran UPZ, Memperluas Manfaat Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Jawa Barat Istimewa” itu diikuti ratusan pengurus UPZ dari berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah, BUMD, perguruan tinggi, perusahaan swasta hingga masjid.

Langkah tersebut dinilai penting karena potensi zakat di Jawa Barat masih sangat besar. Berdasarkan kajian Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, potensi zakat tingkat provinsi mencapai sekitar Rp535,4 miliar per tahun.

Ketua BAZNAS Jawa Barat, Dr. H. Anang Jauharuddin, M.M.Pd., mengatakan angka tersebut harus menjadi pemicu untuk memperbaiki sistem penghimpunan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan dana umat.

Menurut Anang, keberhasilan zakat tidak cukup dilihat dari berapa besar dana yang terkumpul. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana dana tersebut mampu mengubah kondisi penerima manfaat.

“UPZ merupakan garda terdepan sekaligus mitra strategis BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat di berbagai instansi dan komunitas,” kata Anang.

Ia menilai UPZ harus semakin profesional, transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terus tumbuh. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Terlebih, penghimpunan ZIS se-Jawa Barat pada 2025 telah mencapai Rp3,71 triliun. Capaian itu memperlihatkan besarnya potensi filantropi Islam di Jawa Barat sekaligus menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial keagamaan.

Namun, Anang menegaskan, besarnya penghimpunan harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat. Zakat diharapkan semakin mampu mendukung pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan hingga upaya pengentasan kemiskinan.

Gubernur Jawa Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Asep Sukmana, M.Si., mengatakan pemerintah daerah melihat zakat sebagai salah satu kekuatan sosial yang dapat membantu menjawab persoalan masyarakat.

“Zakat bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi memiliki kekuatan sosial yang besar untuk membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, terutama kemiskinan dan kesenjangan,” ujarnya.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, UPZ, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dinilai perlu diperluas. Potensi zakat yang besar di Jawa Barat dinilai akan lebih optimal jika dikelola melalui sistem yang terintegrasi dan memiliki orientasi pemberdayaan.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menilai penguatan UPZ dan digitalisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menghadapi perkembangan pengelolaan zakat saat ini.

Dengan potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekosistem zakat nasional.

“Penguatan kapasitas pengelola UPZ dan transformasi digital merupakan kebutuhan. Pengelolaan zakat harus semakin cepat, transparan, mudah diakses, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” kata Sodik.

Untuk mendukung arah tersebut, BAZNAS Jabar mendorong pemanfaatan teknologi dalam penghimpunan ZIS melalui Cash Management System (CMS), mobile banking, QRIS dan Virtual Account.

Digitalisasi diharapkan tidak berhenti pada kemudahan pembayaran. Sistem tersebut juga diarahkan untuk memperkuat akurasi pencatatan, transparansi transaksi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Bagi BAZNAS Jabar, transformasi digital sekaligus menjadi bagian dari pembangunan kepercayaan atau digital trust. Semakin mudah masyarakat membayar zakat, semakin penting pula lembaga memastikan setiap transaksi tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rakor tersebut, pengurus UPZ juga mendapatkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis dan berbagi praktik baik. Strategi penghimpunan dari ASN dan non-ASN, BUMD, perusahaan, perguruan tinggi, masjid serta kelompok masyarakat menjadi bagian dari pembahasan.

BAZNAS Jabar juga terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan.

Dengan pendekatan tersebut, UPZ diharapkan tidak lagi dipandang sebatas kepanjangan tangan penghimpunan dana. UPZ menjadi simpul yang mempertemukan muzaki dengan program pemberdayaan yang dikelola BAZNAS.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan semata bagaimana meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul, tetapi bagaimana memastikan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata.

Zakat yang dikelola secara transparan, didukung teknologi dan diarahkan pada pemberdayaan diharapkan mampu mempersempit kesenjangan, memperkuat kemandirian mustahik dan mengubah potensi zakat Jawa Barat menjadi kekuatan sosial yang benar-benar dirasakan masyarakat. (red)