Komisi V DPRD Minta Pemprov Jabar, Perhatikan UPTD Wilayah II Karawang

KARAWANG, FORMASNEWS.COM- Sarana prasarana merupakan hal yang sangat mendasar untuk kelangsungan pekerjaan di sebuah kantor manapun. Sehingga, di perlukan yang presentatif. Termasuk juga, sarana prasaran Unit Pelayanan Terknis Daerah (UPTD) Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II di Kabupaten Karawang yang sekarang ini cukup memprihatinkan.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Abdul Harris Bobihoe mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sarana prasana UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II kurang baik jauh dari presentatif. UPTD itu, meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Purwakarta.

“Dengan kondisi yang begitu, saya cukup prihatin. Padahal, UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II memiliki beban kerja cukup berat karena bertanggung jawab mengawasi kurang lebih puluhan ribu perusahaan,” ujarnya, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi Program Kegiatan Tahun 2023, Selasa (9/1/2024).

Dikatakan Abdul Harris Bobihoe, UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II, harus segera benahi agar sarana prasarana ini presentatif. Karena, mereka luar biasa bekerja mengawasi sekitar 65 ribu perusahaan yang tersebar di Bekasi dan Karawang, angka ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, sehingga harus di fasilitasi.

Dalam hal ini Komisi V DPRD Provinsi Jabar, hasil kunjungannya dalam pembahasannya akan menjadi nota komisi untuk segera ditindak lanjuti, mengingat peranan UPTD Pengawasan Tenaga Kerja ini mempunyai peran yang sangat vital dan dihadapkan dengan perusahaan dan tenaga kerja yang banyak.

“Ini sebuah mandatory Komisi V untuk segera membenahi, selain itu dengan sarana dan prasarana yang layak dengan itu juga kita membangun kewibawaan mengingat pengawasan tenaga kerja juga mengawasi perusahaan besar dan didalamnya terdapat tenaga kerja asing,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Abdul Hadi Wijaya menyatakan, sarana dan prasarana di UPTD ini sangatlah memprihatinkan dilihat dari berbagai aspek, terutama aspek penunjang.

“Kami berkunjung ke UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II, ini sangat prihatin karena sarana dan prasarana sangat tidak layak, kami juga mendapati sangatnya kekurangan penunjang kerja seperti meja kerja, sampai alat transportasi,” ucap Abdul Hadi.

Komisi V juga akan merekomendasikan untuk secepatnya menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II. Pasalnya, UPTD Pengawasan Tenaga kerja merupakan garda terdepan yang menghubungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan Internasional yang tersebar di wilayah kerja UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II.

“UPTD ini merupakan sebuah frontliner pemerintah dengan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan Internasional yang berada di naungan UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II yang mencakup Kabupten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, akan tetapi sarana prasarana di UPTD ini sangat tidak layak,” katanya.

Untuk itu, Komisi V DPRD Provinsi Jabar meminta kepada Pemerintah Provinsi Jabar untuk memperhatikan keberadaan UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II. Termasuk juga, pihaknya meminta untuk memperhatikan kesejahteraan pengawas dari berbagai aspek seperti intensif akomodasi dan lain sebagainya. (ADV/Rls)