“Pembagian Proyek PL Satu Pintu di ULP, Terindikasi KKN”

CIMAHI, FORMASNEWS.COM – Pembagian pekerjaan atau Proyek Penunjukan langsung (PL) yang di satu pintukan oleh bagian Unit Lelang Pengadan (ULP) Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, di duga terindikasi adanya Korupsi Kulusi dan Nepotisme (KKN).

Pasalnya bagi pemborong yang tidak dikenal oleh kepala Bagian ULP, dipastikan tidak akan medapat paket pekerjaan. Hal itu, terjadi kepada salah seorang pemborong yang tidak mau disebutkan namanya. Kondisi itu juga, sudah berjalan lama. Namun sayang tidak tersentuh Aparat Penegak Hukum (APH).

Informasi di peroleh dipangan, Senin (11/9/2023) menyebutkan pembagian paket pekerjaan itu dikabarkan sudah di kondisikan sejak walikota terdahulu. Begitu juga, dengan Pj. Walikota saat ini, diduga juga sudah mengetahuinya. Atas pengkondisian, yang di satu pintukan oleh bagian ULP Pemkot Cimahi banyak kalangan mempertanyakan, ada apa?.

Maka tak heran dengan pembagian paket pekerjaan kepada orang- orang yang dekat dengan kepala bagian ULP, alias adanya nepotisme diduga ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spekteknis yang sebenarnya. Seperti yang terjadi pada pengecoran jalan lingkungan Taman Bukit Cibogo Raya di RW 06 Kelurahan Leuwigajah Cimahi Selatan.

Jalan taman bukit cibogo raya yang merupakan jalan lingkungan Pokir anggota DPRD dari PKS, pembangunannya baru seumur jagung.Namun udah retak. (Foto :Ist)

Pengecoran jalan itu dilaksanakan dengan cara PL yang kabarnya di tunjuk bagian ULP Pemkot Cimahi dengan anggarannya Rp. 150 juta. Namun, pengecoran itu banyak dikeluhkan warga. Pasalnya pelaksanaan pengerjaannya diduga asal – asalan.

Seperti yang disampaikan, salah seorang warga Asep Saepudin, Minggu (27/8/2023) yang lalu, pengecoran jalan yang panjangnya 64 meter sebagai akses kepada warga RW 17 komplek Taman Bukit Cibogo, merupakan hasil Pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Cimahi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebelum di cor beton sepanjang jalan bagian kiri maupun kanan di urug dengan memakai batu split hingga setengah bekisting. Kemudian, baru dilakukan pengecoran beton dengan memakai mobil molen. Bahkan, bagian kanan ini, sangat parah terlihat tipis corannya karena badan jalannya kondisi miring.

Karena pelaksanaannya kurang baik, kini dibagian kiri jalan terlihat ada tiga yang retak- retak. Untuk tidak kelihatan retak, di tambal memakai aspal. Padahal proyek jalan yang lokasinya ada RT 07 RW 06 dan sebagai akses jalan ke Komplek Taman Bukit Cibogo RW 17, di bangunnya baru seumur jagung.

Ironisnya lagi bagian jalan yang akan di periksa ketebalannya (Coring), oleh pelaksananya di kasih tanda merah memakai pilok yang sejajar dengan jalan yang akan di periksa oleh Pemkot Cimahi. Tanda cat merah untuk memeriksa ketebalan itu, ada tiga lokasi. Tanda cat merah itu, sepertinya sengaja dibuat agar ketika di periksa ketebalannya sesuai dengan spekasi teknis.

Ketika petugas dari Pemkot Cimahi memeriksa ketebalan jalan yang sudah di tanda merah cat pilok itu, dan diminta untuk memeriksa ketebalan jalan yang lain dia menolak mentah mentah. Diduga, petugas pemeriksa ini sudah ada Kerjasama dengan pihak pemborong, karena dia berkali kali di minta untuk memeriksa tidak digubrisnya.

Meski Cara PL, Perusahaan Kompenten

Kepala Bagian ULP Pemkot Cimahi Wilman, Ketika dikonfirmasi hal itu mengatakan, pada prisipnya bagi penyedia jasa yang dalam pelaksanaannya di tunjuk perusahannya CV atau PT, tetap mendahulukan perusahaan yang kompeten di bidangnya. Hal itu, sesuai persyaratan yang di butuh Dinas terkait.

“Misalnya, untuk pekerjaan Jalan perusaannya harus memiliki SBU, dan telah mempunyai sertipikat keahlian pelaksana pekerjaan jalan. Penyedia atau pemborong, di evaluassi secara administrasi memenuhi atau tidak. Selain itu, penyedia juga harus melakukan laporan dari Dinas yang rerkait sebagai penyedia pekerjaan jalan,” ujarnya Ketika di temui di kantornya, Senin (11/9/20223)

Jalan taman bukit cibogo raya yang merupakan jalan lingkungan Pokir anggota DPRD dari PKS, yang akan diperiksa ketebalannya di kasih tanda merah dengan cat pilok di benteng warga. (Foto :Ist

Dikatakannya, setelah di nyatakan penyedia itu bagus, baru pihaknya memberikan pekejaan dengan cara PL. Kemudian, selanjutnnya Dinas yang akan di laksanakan pekejaannya melakukan kontrak kerja. Setelah itu baru ada proses pengendalian kontrak mulai dari enol pekerjaan sampai ke pada proses berita acara serah terima pekerjaaan, hingga kepada proses pembayaran.

“Pengalaman saya ketika jadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan yang menyangkut, hal hal teknis itu nenjadi tanggung jawab saya sebagai PPK untuk mengendalikan pekerjaan dilapangan supaya tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Semua itu jelas mejadi domainya PPK.

Terkait pekerjaan di jalan Cibogo Raya yang dikabarkan di keluhkan warga, pihaknya meyakini ada mekanisme dari Dinas terkait. Kalau memang, pekerjaan itu tidak sesuai spekteknis. Sebelum di serah terimakan, pekerjaanya harus di perbaiki terlebih dahulu. Hal itu, agar bisa diterima Dinas terkait dan dilakukan pembayaran.

“Jadi saya katakan sekali lagi, mulai dari proses kontrak dan pengendalian pekerjaan dilapangan itu domainya ada dari seorang PPK. Jangan menyalahkan ULP sebagai pemberi pekerjaan. Kami dari ULP, hanya mencarikan penyedia jasa dalam pengadaan barang. Dari banyak penyedia yang mendapat pekerjaan PL, semuanya sudah berkompenten,” tuturnya membantah.

Dalam pemberian pekerjaan kepada penyedia jasa, pihaknya selalu mendahulukan kepada yang memiliki badan hukum dan kopenten. Adapun yang mendapat pekerjaan secara personal, itu di luar system.

Mengingat kabarnya, pembagian paket pekerjaan PL satu pintu oleh ULP, sudah diketahui Walikota. Wartawan media ini sengaja datang ke Humas Pemkot Cimahi untuk bisa ketemu Pj. Walikota Cimahi melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini di tayangkan, Kepala Bidang Humas belum bisa memfasiltasi ketemu Pj. Walikota. (Red)