Wakil Ketua DPRD Jabar, BKKBN Harus Bisa Lakukan Tekan Angka Stunting

JAKARTA, FORMASNEWS.COM- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, merupakan lembaga yang diantaranya, mengurusi soal Keluarga Berencana. Sejalan dengan itu, DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menijau pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk Provinsi Jabar.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Achmad Ru’yat mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, sampai saat ini selalu konsen dalam program-program BKKBN di Kabupaten/Kota se Jabar. “Sehingga, dengan penduduk Jabar sebanyak 50 juta jiwa, sepertinya diperlukan perhatiannya untuk mengatur Bangga Kencana,” ujarnya di Provinsi DKI Jakarta, Senin, (13/9/2021).

Dikatakannya, DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar akan selalu mengawal program BKKBN. Begitu juga, saat ini Pemprov Jabar telah merasakan dampak positif dengan hadirnya tenaga penggerak PKK Desa di seluruh Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan keluarga, sehingga formula untuk tim penggerak PKK tingkat Desa harus bisa dipatenkan posisinya.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Abdul Harris Bobihoe, dalam kesempatan yang sama menyatakan, maksud dan tujuan mendatangi BKKBN, adalah untuk mencari informasi mengenai bantuan BKKBN untuk disalurkan ke Kabupaten/Kota se Jawa Barat, karena masih ditemukannya penyerapan yang terkendala.

“Kami ingin mengetahui apakah bantuan dari BBKBN dari Kabupaten Kota tentang kerluarga berencana ini yang sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ditemukannya kurang penyerapan di, sejulah Kabupaten Kota di Provinsi Jabar,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kedepannya BKKBN bersama Pemerintah Daerah bisa selalu berkomunikasi serta bekerjasama terutama dalam upaya menekan angka stunting, pernimahan di usia dini serta kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan kebahagiaan serta kesehatan ibu dan anak.

“Kami ingin ada sinkronisasi kerjasama antara BKKBN pusat, Pemprov Jabar dan Komisi V DPRD Jabar, tentunya yang paling urgent di Provinsi Jabar adalah menekan angka stunting, serta menekan angka pernikahan di usia dini. Selain itu juga, kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak. Kondisi ini harus benar benar diperhatikan,” tegasya. (Rls/Yat)