Penyelamatan Satwa Jadi Prioritas Utama dalam Transisi Pengelolaan Kebun Binatang Bandung

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Pemerintah memastikan seluruh satwa di Kebun Binatang Bandung tetap aman dan terawat selama masa transisi pengelolaan pasca pencabutan izin Lembaga Konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT). Di tengah perubahan kelembagaan tersebut, penyelamatan dan kesejahteraan satwa ditegaskan menjadi prioritas utama negara.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Prof. Dr. Satyawan Pudiyatmoko, menyatakan bahwa pencabutan izin YMT dilakukan untuk mencegah satwa menjadi korban persoalan administratif. Negara, kata dia, berkewajiban memastikan seluruh satwa tetap terlindungi dan tidak terlantar.

“Satwa tidak boleh menanggung risiko akibat konflik pengelolaan. Negara hadir untuk memastikan mereka tetap dirawat, terlindungi, dan mendapatkan perlakuan sesuai standar kesejahteraan,” ujar Prof. Satyawan, Kamis (5/2/2026).

Selama masa transisi yang ditetapkan maksimal tiga bulan, Kementerian Kehutanan mengambil alih tanggung jawab penuh atas perawatan seluruh satwa di Kebun Binatang Bandung. Langkah ini dilakukan sambil menunggu penetapan pengelola baru yang dinilai lebih profesional dan memenuhi standar konservasi serta kesejahteraan satwa.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandung mendukung penuh langkah Kementerian Kehutanan dalam penyelamatan dan perawatan satwa. Ia menegaskan kewenangan pengelolaan satwa, khususnya satwa dilindungi, berada di tangan pemerintah pusat, sementara Pemkot Bandung memastikan masa transisi berjalan aman dan tertib.

“Kami memastikan kebutuhan dasar operasional kawasan tetap berjalan agar perawatan satwa tidak terganggu, termasuk listrik, kebersihan, dan pemeliharaan lingkungan,” kata Farhan.

Selain fokus pada satwa, pemerintah juga memberi perhatian pada aspek sosial. Eks pekerja YMT dipastikan tetap diperhatikan dan memiliki peluang untuk melanjutkan keterlibatan dalam pengelolaan kawasan selama masa transisi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ke depan, kawasan Kebun Binatang Bandung akan tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau publik dengan fungsi perlindungan. Pengelolaan kawasan diarahkan untuk memperkuat peran kebun binatang sebagai sarana edukasi, konservasi, lingkungan, dan budaya bagi masyarakat.

Untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan selama masa transisi, Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Kehutanan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang mengatur pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab para pihak. MoU tersebut berlaku selama tiga bulan dan menjadi dasar kerja sama dalam perawatan serta penyelamatan satwa, pengelolaan kawasan, hingga penetapan pengelola Kebun Binatang Bandung yang baru dan lebih profesional. (red)