DPRD Jabar Berharap Pemerintah Pusat Cabut Moratorium Pemekaran Daerah

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – DPRD Jawa Barat (Jabar) berharap pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran daerah, khususnya bagi Provinsi Jabar.

Dibukanya, kembali pembentukan daerah otonomi baru menjadi harapan DPRD Jabar, di momentum Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-78.

“Dirgahayu RI ke-78, alhamdulilah. Tadi arahan dari Presiden RI Joko Widodo sangat jelas (dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia), agar Indonesia menjadi negara maju dan dikagumi di 2045,” ujar Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ruhiyat, di Bandung, Rabu (16/8/2023).

Dikatakannyam, dalam pidato Presiden juga tadi disampaikan soal bantuan ke sejumlah Desa sangat penting untuk pemerataan pembangunan. Maka itu, untuk di wilayah Jabar sendiri, pihaknya berharap adanya pemerataan pembangunan perlu pemekaran daerah di 9 Kabupaten/Kota di wilayah Jabar.

Lebih lanjut Achmad Ru`yat menyatakan, pemekaran daerah di wilayah Jabar sangat mendesak. Jumlah daerah atau Kabupaten dan Kota di Jabar belum ideal jika melihat jumlah penduduk Jabar yang hampir mencapai 50 juta jiwa. Jumlah penduduk Jabar hampir 50 juta jiwa, tetapi jumlah daerahnya hanya 27 Kabupaten/Kota.

“Sementara di Jawa Tengah saja, jumlah penduduknya sekitar 36 juta jiwa lebih tetapi jumlah Kabupaten/Kotanya 35. Sama halnya dengan Jawa Timur, jumlah penduduknya sekitar 40 juta jiwa tetapi jumlah Kabupaten/Kotanya diangka 38,” tuturnya.

Oleh karena itu, dengan jumlah daerah tersebut berpengaruh terhadap bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN yang porsinya tidak seimbang. Maka itu, demi keadilan dan pemekaran, pihaknya berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah khusus untuk Jabar.

Pihaknya berharap moratorium pemekaran daerah menjadi fokus Presiden Joko Widodo maupun presiden berikutnya. Selain itu diharapkan DPR RI turut mendorong dibukanya pemekaran daerah.

“Semua ini harus menjadi fokus presiden Joko Widodo dan presiden mendatang, dan DPR RI. Supaya pelayanan lebih dekat, pembangunan lebih cepat.
Sesuai dengan pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, dengan adanya pemekaran daerah baru inprastruktur dan lain sebagainya bisa di perhatikan oleh Pemerintahannya,” tegasnya. (Rls/Adv)