Dukung Petugas PPK Pemilu 2024, Pemkot Kucurkan Rp. 150 Miliar

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Untuk meningkatkan dan suksesnya Pemilu tahun 2024 di Kota Bandung, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengucurkan anggaran untuk Para Petugas Kewilayahan (PKK) sebesar Rp.150 miliar. Dari jumlah anggaran tersebut, termasuk juga melindungi kesehatan para petugas.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan hal itu, Ketika mengghadiri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Suharti melantik 150 PPK, di Hotel Horison, Rabu (4/1/2022). Kegiatan itu, dilaksanakan karena proses persiapan pemilu supaya berjalan baik yang sekarang ini telah memasuki tahapan pemutakhiran data.

“Jika ada petugas yang sakit atau meninggal, itu kami ‘cover’ biayanya. Mudah-mudahan kita bisa jaga bersama pelaksanaannya agar tetap aman, kondusif, berintegritas dengan petugas pemilu yang kapabel,” ujarnya.

Dikatakan Yana, pada pemilu 2024 ditargetkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandung mencapai 90 persen, meningkat dari pemilu yang lalu yakni 87 persen. Sebab legitimasi dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi pemilih. Targetnya 2024 diharapkan bisa mencapai 90 persen.

“Semua ini butuh kerja sama dari semua pihak. Makanya, perlu terus di sosialisasikan agar menjadi kunci karena pergeseran pemilih pemula sekarang semakin banyak. Tolak ukurnya untuk keberhasilan pemilu, adalah tingkat partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi apapun terkait pemilu. Dengan begitu, proses pemilu bisa berjalan demokratis.

“Jika semua elemen yang terlibat di dalamnya bisa menjalankan fungsi dengan baik. Semoga para petugas juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi karena tugas yang dihadapi semakin berat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan, berkaca dari pengalaman 2019, banyak petugas yang jatuh sakit. Sehingga pada tim ad hoc pemilu ini terdapat syarat kesehatan tambahan.

“Harus juga cantumkan hasil tes kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Dari 150 orang yang terpilih ini semuanya sudah memenuhi persyaratan yang ada,” tutur Suharti.

Agenda pertama para PPK adalah berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan aparat kewilayahan. Sebab, menurut Suharti, ke depan akan ada pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual calon anggota DPRD.

“Data pemilih akan kita lakukan di awal februari. Kita akan bentuk petugas pemutahiran data pemilih (pantarlih) dan masa kerjanya akan dimulai 4 Februari hingga 15 Maret 2023,” ucapnya.

Jika masyarakat menemukan pelanggaran PPK, harap segera melaporkan ke KPU atau Bawaslu melalui divisi hukum. “KPU memiliki divisi hukum secara internal yang memiliki normal juga untuk mematuhi pakta integritas yang sudah dicanangkan lagi,” imbuhnya. (din)