Pemkot dan BPN Kembali Programkan, PTSL Bagi Warga Belum Miliki Sertipikat

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung, terus berupaya agar masyarakat bisa memperoleh sertifikat tanah semakin mudah dan cepat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Salah satu upayanya, Pemkot Bandung dan Kantor BPN Kota Bandung melaksanakan Pengangkatan Sumpah Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dirangkaikan dengan Satuan Tugas Wilayah Kota Bandung Tahun 2022.

“Hari ini saya, Kepala Kantor telah melantik sebagai panitia ajudikasi dan satuan tugas fisik, yuridis juga administrasi PTSL tahun 2022 wilayah kerja Kota Bandung. Atas kepercayaannya diharapkan melaksanakan tugas dengan baik, ” ujar Kepala Kantor BPN Kota Bandung, Andi Kadandio Alepuddin, Jumat (25/2/2022).

Dikatakan Andi, hadirnya tim ajudikasi memiliki asas manfaat untuk masyarakat guna mempercepat hak untuk mendapatkan sertifikat. Sehingga untuk anggota di kelurahan, Kecamatan menjadi penentuan lokasi. Maka itu, pihaknya berharap tahun ini Kota Bandung mampu melengkapi bidang tanah yang belum terdaftar.

“Kami meminta masyarakat yang belum memiliki sertifikat untuk segera mendaftarkan melalui program PTSL. Sekali lagi, saya minta masyarakat yang belum punya sertifikat agar segera mendaftarkan. Dukungan Pemkot dan BPN diharapkan succes story sebagai kota lengkap,” Katanya.

Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mendukung atas terbentuknya tim tersebut. Pihaknya, berharap percepatan sertifikat bagi masyarakat bisa dilakukan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas haknya.

“Tentunya atas nama Pemkot Bandung saya mengucapkan terimakasih. Kita bisa bersama hadir dalam pelantikan panitia ajudikasi satgas wilayah Kota Bandung,” katanya melalui aplikasi Zoom Meeting.

Dengan dilantiknya para petugas ajudikasi semua bisa mempercepat proses pendaftaran tanah di wilayah Kota Bandung. Ini memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk kepastian hukum atas hak warga yang semakin jelas atas kepemilikan tanahnya.

“Saya harap di kewilayahan bisa membantu sepenuhnya petugas di lapangan menunjukan batasnya dan informasikan kepada masyarakat agar segera melakukan proses sertifikat tanah. Sesuai dengan aturan regulasi yang ada disertai bukti lengkap,” tuturnya. (Yan)