TPPAS Legok Nangga Esitingnya Capai 50 Persen, Diharapkan Segera Operasional

KAB.BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, dengan unsur DPRD Kota meninjau Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka Kabupaten Bandung. Esisting TPPAS itu, sudah 50 persen dan diharapkan segera beroperasional, supaya membantu permasalahan di Kota Bandung. Peninjaun, berlangsung, Senin (24/5/2021).

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang didamping Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan juga memimpin rombongan anggota dewan didampingi oleh jajaran Komisi A yang diketuai oleh Rizal Khairul.

Yana menuturkan, walaupun pengangkutan ke TPA Sarimukti akan berakhir pada 2023 mendatang, namun peralihan ke TPPAS Regional Legok Nangka harus dipersiapkan sejak dini. Selain kerja sama yang sudah terjalin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkot Bandung ingin mengecek ke lapangan untuk menyiapkan kebutuhan peralihan pengangkutan.

Ternyata, setelah melihat medan dan jarak yang ditempuh ke TPPAS Legok Nangka memerlukan kendaraan dengan kondisi prima. Sedangkan kondisi kendaraan Pemkot Bandung saat ini kurang memungkinkan. “Melihat medan truk sampah yang eksisting sekarang kita lihat tidak memungkinkan. Saat kemarin ada pertemuan dengan Pak Sekda Provinsi ada peluang untuk bantuan pengadaan truknya itu,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan. Menurutnya konsentrasi Kota Bandung untuk pengangkutan ke TPPAS Regional Legok Nangka tidak hanya persoalan tipping fee saja, namun juga masalah operasional.

“Kita harus siapkan sejak awal. Jangan sampai nanti 2023 ini selesai kita belum memiliki lahan. Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat sudah menyediakan lahan ini, kita DPRD Kota Bandung khususnya Komisi A terus membahas dengan Pansus 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Pansus TPPAS Legok Nangka ini,” kata Tedy.

Tedy juga mengakui, tiping fee yang diwacanakan saat ini masih terasa memberatkan, sekalipun mendapat bantuan subsidi dari Provinsi Jawa Barat sebesar 30 persen. Namun, mengingat biaya operasional yang perlu dukungan besar, diharapkan tiping fee tak lantas memberatkan.

“Kemarin kalau gunakan teknologi insenerator, Rp 386.000 per ton, sehingga kita lakukan pembahasan. Kita terus mendorong agar bisa lebih murah karena kalau dihitung hitung kita harus menyiapkan, apalagi dengan kondisi jalan harus ada truk baru kalau dialokasikan bisa 300 miliaran,” jelasnya. (Yat)