Pos Indonesia Launching Pos Migran Indonesia, Kemudahan Transaksi

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- PT Pos Indonesia (Persero) terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang prima, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seperti, meningkatkan jumlah nasabah baru Giropos yang merupakan program besar tahun 2021 yang bekerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk melakukan akuisisi pasar Pekerja Migran Indonesia.

“Baik dalam layanan keuangan maupun layanan akses informasi melalui jaringan Pos yang ada di seluruh Indonesia menjadi dasar dari kerjasama, dengan BP2MI,” ujar Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, pada acara Launching “Pos Migran Indonesia” yang disiarkan secara live dari Kantor Pos Bandung dan Kantor Pos Indramayu, Selasa pukul 10.00 (6/4/2021).

Acara yang berlansung secara daring dan disiarkan lewat channel youtube Pos Indonesia. Launching “Pos Migran Indonesia” dilakukan Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi beserta Kepala BP2MI Benny Rhamdani, disaksikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Barat Agus Ismail, Duta besar Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman Mohamad Irzan Djohan serta para pejabat di lingkungan Pos Indonesia.

Menurut Faizal Rochmad Djoemadi “Pos Migran Indonesia” merupakan bentuk komitmen dari Pos Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi PMI melalui fasilitasi layanan transaksi keuangan terpadu yang disediakan Kantor Pos untuk memudahkan Calon PMI/ PMI dan keluarganya mendapatkan online akses antara lain :

Informasi Lowongan Kerja di Luar Negeri, Profil Negara Tujuan, Profil BP2MI Layanan Pos Indonesia, Digital Pospay, Kurir dan Logistik, dan Program Kemitraan Agen Pos, Pendaftaran PMI Mandiri, Pengaduan Pengaduan Masalah yang dialami calon PMI/PMI, Ruang promosi produk PMI Purna Space untuk display Produk PMI Purna sekaligus mengenalkan ke Masyarakat.

Dikatakannya, program PMI ini sudah mulai dirintis sejak 2020, dengan menyediakan 2 infrastruktur. Yaitu yang pertama infrastruktur keuangan sangat dibutuhkan PMI, kedua digital platform aplikasi berbasis mobile yakni aplikasi Pospay yang dibangun untuk memudahkan PMI menyimpan dan memenuhi kebutuhan keluarganya di Indonesia.

“Sampai hari ini sudah ada 625 PMI yang sudah melakukan instal aplikasi mobile dan yag terbanyak keluarga di Indonesia, Taiwan dan Malaysia. Aplikasi ini juga, sudah mulai digunakan dan sudah ada transaksi dengan jumlah Rp. 1,8 Miliar. Berupa transfer uang, pembayaran token listrik, pulsa telepon, BPJS dan melakukan remitansi atau pengiriman uang dari dari Taiwan dan Malaysia ke Indonesia,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, jasa keuangan Pos ini berbeda dengan jasa keuangan yang diberikan oleh fintech lainnya, karena Pos Indonesia punya interaksi di 4800 kantor pos sehingga mereka bisa melakukan cash out. Ditambah lagi, dengan 58 ribu agen pos yang tersebar di Desa. Begitujuga, fasilitas kedua yakni pusat informasi migran Indonesia yang disediakan oleh BP2MI yang akan diresmikan di Bandung dan Sukabumi.

Sebelumnya PT. Pos Indonesia hanya dipakai mengirimkan uang, barang dan surat. Hari ini Pos Indonesia telah bertranformasi untuk pelayanan masyarakat, bisa untuk melegalisir Akte Kelahiran. Kantor Pos juga ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST), dari Taspen untuk menyalurkan uang pensiun. Kantor Pos telah bertranformasi menjadi pusat layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah.

“Sekarang, kami dipercaya BP2MI untuk memberikan layanan pekerja migran. Semoga dengan bakti masyarakat, perusahaan kami akan menjadi berkah. Kami tidak akan berhenti sampai di sini dan terus membantu masyarakat Jabar khususnya, Indonesia pada umunnya dan PMI di seluruh dunia untuk terus-menerus memberikan manfaat,” tegasnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jabar Agus Ismail memberikan apresiasi terhadap program Pos Migran Indonesia dalam meningkatkan palayanan bagi PMI di luar negeri untuk pengiriman uang untuk keluarga ke daerah asal. “Program sudah disahkan melalui Perda No 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Jawa Barat. Saat ini juga telah dipersiapkan Peraturan Gubernur terkait Perda itu,” tuturnya. (**)