Angka Kemiskinan di Kota Bandung Targetkan 3,14 Persen Tahun 2023

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Wakil Walikota Yana Mulyana, mengadakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bandung Tahun 2019. Koordinasi ini, supaya bisa melakukan pemetaan agar bisa terlihat problemnya. Kemudian, dicari sulusinya dan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan, berlangsung di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Rabu (13/11/2019).

Dikatakan, Yana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad terus menekan angka kemiskinan. Targetnya, pada 2023 mendatang, angka kemiskinan menjadi 3,14 persen. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, angka kemiskinandi Kota Bandung berada di 3,57 persen. Saat ini, jumlah warga miskin dan sangat miskin di Kota Bandung sebanyak 79.000 Kepala Keluarga atau 400.000 jiwa.

Wakil Walikota Yana Mulyana, poto bersama usai Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bandung Tahun 2019, di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Rabu (13/11/2019).

Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur kewilayah untuk memetakan warga Kota Bandung. Pemetaan itu agar program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung lebih tepat sasaran.

“Secara persentase kan kecil, tapi secara jumlah pasti besar. Intinya bukan soal besar kecilnya tetapi kita harus menanggulangi orang miskin,” lanjutnya.

Yana menyampaikan, hadirnya Program Inovasi Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), Dana Kelurahan (bantuan pemerintah pusat) dan Kotaku menjadi daya dukung kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk tepat sasaran, pihaknya telah dimeminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar untuk menyelaraskan program yang sesuai sehingga terintegrasi dengan benar.

Sementara itu, Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menyampaikan, kegiatan tersebut bermaksud menyamakan persepsi berbagai hal tentang penanggulangan kemiskinan. “Selain SKPD, komunitas juga ikut serta. Hal seperti ini perlu kita beri ruang karena sesuai misi kelima yakni partisipasi dan pembiayaan non APBD sangat utama,” jelasnya. (Yat).