Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Gelar Raker Tahun 2019

SUBANG, FORMASNEWS.COM Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD)  Kabupaten Subang, melaksanakan Rapat Kerja (RAKER) th 2019, bertempat di Aula Dispemdes, rabu (20/11/19).

Rapat  dipimpin Ketua Umum Forum BPD Otong Yuda didampingi jajaran Pengurus FKBPD  serta dihadiri koordinator pengurus Kecamatan Se Kabupaten Subang.

Disampaikan Ketua Umum Otong Yuda bahwa Raker tahunan ini baru dilaksanakan kali pertama di era kepemimpinan nya setelah dipilih  menjadi Ketua Umum menggantikan Ketum lama Imanudin yang berhenti karena mengundurkan diri.

Pengurus forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Kabupaten Subang, saat memimpin Rapat Kerja (RAKER) th 2019, (20/11/19) Foto: Istimewa

Dari 5 agenda yang sedianya akan dibahas dalam raker, hanya tiga agenda saja yang dibahas karena disepakati korum tiga materi sudah mencakup lima yang direncanakan, yaitu pertama, tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD, kedua tentang kesejahteraan Anggota BPD,  dan ketiga iuran anggota.

Usai Raker di kantor Dispendes Otong Yuda kepada FORMASNEWS.COM mengatakan, “Terkait kesejahtraan anggota BPD, Pemerindah Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD Kab. Subang perlu ikut serta memperbaiki kesejahtraan anggota BPD,  karena anggota BPD merupakan bagian penting dalam meningkatkan Kwalitas Pemerintah Desa dan sekali gus menjaga wibawa Desa.” Jelas Otong.

Namun sayang kata Otong Yuda, kesejahtraan anggota BPD sangat rendah jika dibandingkan dengan para perangkat desa, apalagi dengan Kepala Desa yang sama-sama mendapatkan SK dari Bupati, tuturnya.

Anggota forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Kabupaten Subang, saat menghadiri Rapat Kerja (RAKER) th 2019, Rabu (20/11/19) Foto: Istimewa

Ditegaskan Otong Yuda, sebetulnya kalau punya niatan mensejahterakan anggota BPD,  Pemkab Subang bisa saja memanfaatkan dana-dana yang didapat dari pemerintah pusat, untuk memberikan kesejahteraan Kepada Anggota BPD. Seperti dengan meningkatkan prosentase Alokasi Dana Desa (ADD) ataupun APBD sebagai payung hukum nya terbitkan Perda, Perbub, atau Surat Keputusan Bupati.*(Ha-Yam)