Kepala BPBD Cimahi : KRB Pendayagunaan Resiko Bencana

CIMAHI, FORMASNEWS.COM- Kajian Risiko Bencana (KRB) adalah tahap dasar yang harus dimiliki oleh setiap daerah. Dari pengkajian risiko bencana ini, setiap daerah dapat mendayagunakan penggunaan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana disemua tingkatan.

Berdasarkan hal itu Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat Pendahuluan Penyusunan KRB Kota Cimahi, bertempat di Aula Gedung A Komplek perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jum,at (9/9/2022).

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan mengatakan, rapat pembahasan laporan pendahuluan ini sebagai langkah pemerintah daerah Kota Cimahi untuk menyusun dokumen KRB bagi para pengambil kebijakan untuk mengurangi risisko dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan perencanaan yang terkait penanggulangan bencana di wilayah Kota Cimahi.

“Pengkajian yang dilakukan ini, akan memuat semua komponen yang mempengaruhi bencana di wilayah Kota Cimahi, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas terhadap bencana. Semua komponen itu, dikaji berdasarkan parameter ataupun indikator pengkajian dengan data terkini dan regulasi daerah ataupun dari lembaga terkait,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Cimahi Dikdik Suratno menyatakan, bencana dapat mengganggu dan merusak hasil-hasil pembangunan jika tidak ada upaya untuk mengurangi potensi kerugiannya dan mitigasi, akan sangatlah mendasar karena bencana itu sendiri dapat menimbulkan risiko yang diakibatkan bencana yang terjadi. Dengan dasar ini, semua pihak wajib memiliki kesadaran akan kepedulian terhadap bencana karena bencana adalah urusan banyak pihak dan lintas sektor.

“Maka itu, ini sangat penting untuk bisa saling bersinergi, berkoordinasi, berkolaborasi menjadi satu kesatuan kedalam pentahelix yang tangguh. Daerah rawan bencana yang ada di wilayah Kota Cimahi harus menjadi perhatian dan pembelajaran Pemerintah Kota Cimahi, masyarakat, maupun pihak berkepentingan lainnya,” katanya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi terarah dan terstruktur sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana.

“Untuk itu saya harapkan hasil dari KRB nantinya dapat dijadikan komitmen bersama untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dan langkah-langakah penanggulangan bencana, sehingga arah kebijakan ini nantinya terus di tingkatkan untuk dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Derah, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Rencana Kontijensi maupun dokumen lainya, kedepan yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan” pungkasnya

Hadir dalam rapat laporan pendahuluan penyusunan KRB ini, unsur dari Polres Cimahi, Kodim 0609, Perwakilan dari PT. PLN UP3 Cimahi, PT. Telekomunikasi Cimahi, PD. Air Minum Tirta Raharja Cabang V Cimahi, dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Sedangkan sebagai narasumber dalam rakor tersebut Tim Konsultan KRB dari CV. Madani Callysta Saibuyun. (Red)