Sekretariat DPRD Jabar Terima Konsultasi, Koordinasi Penyebarluasan Perda DPRD Kabupaten Malinau

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, untuk konsultasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda), dan wawasan kebangsaan.

Kegiatan itu, diterima oleh Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Jabar M Hafidz didampingi pejabat fungsional lainnya, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jabar, Kamis (1/8/2024).

Menurut M Hafidz, DPRD Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara tidak bisa melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda di daerahnya karena terkendala regulasi. Maka itu ia melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Jabar untuk mengetahui pelaksanaan Penyebarluasan Perda, khususnya dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mereka (DPRD Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara), datang kesini ingin mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang menjadi acuan kegiatan Penyebarluasan Perda di DPRD Provinsi Jabar,” ujarnya.

Dikatakan Hapiz, ada 7 regulasi sebagai landasan hukum dari kegiatan Penyebarluasan Perda di DPRD Jabar, salah satunya Undang-Undang (UU) No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.17 tahun 2014 tentang MPR dan DPR, Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Gubernur (Pergub) No.8 tahun 2023 tentang perubahan atas Pergub No, 189, keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Jabar, rapat Badan Musyawarah (Banmus) tentang penentuan jadwal Penyebarluasan Perda dan sebagainya.

“Mekanisme kegiatan Penyebarluasan Perda ini cukup panjang. Dimulai dari adanya perubahan sebutan, dari Sosialisasi Perda menjadi Penyebarluasan Perda yang diusulkan Kemendagri sampai pelaksanaannya harus didampingi oleh perwakilan pemerintah daerah,” katanya.

Selain itu, awalnya menyosialisasikan Rancangan Perda setelah konsultasi ke Kemendagri menjadi sosialisasi Perda yang sudah sah ditetapkan. Oleh sebab itu disebut Penyebarluasan Perda. Kemudian kegiatan Penyebarluasan Perda dengan reses berbeda.

Dalam kesempatan itu juga, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Dolvina Damus menanyakan, terkait dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda di DPRD Jabar.

“Kami beharap bisa melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda seperti DPRD Jabar. Kami sudah memiliki Perda yang seharusnya bisa tersosialiasikan, tetapi kami tidak bisa melakukannnya,” tutur Dolvina Damus.

Pihaknya berharap setelah kunjungan kerja yang dilakukan menjadi langkah awal untuk bisa melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda. Selain itu diharapkan memperkuat kerjasama antar DPRD Kabupaten Malinau dengan DPRD Provinsi Jabar. (Rls/Adv)