DPRD Provinsi Jabar, sedang menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda, tentang Anggaran Pendapatan dan APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kamis (26/10/2023)./Foto : Ist.
BANDUNG, FORMASNEWS.COM- DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2024, di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kamis (26/10/2023).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari, ketika memimpin Rapat Paripurna mengatakan, rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota pengantar perihal Raperda tentang APBD Provinsi Jabar TA 2024 yang sebelumnya telah disampaikan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin pada 20 Oktober 2023.
“Kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan di komisi-komisi dan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jabar,” ujarnya.
Lebih lanjut Ineu menyatakan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 22 September 2023. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jabar TA 2024 disampaikan hari ini.
Berdasarkan kesepakatan pada rapat paripurna 15 September 2023 tambah Ineu Purwadewsi Sundari, penyampaian pandangan umum fraksi tersebut hanya dilakukan oleh 1 fraksi yakni, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Abdul Hadi Wijaya.
“Sedangkan fraksi-fraksi lainnya menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jabar TA 2024 langsung kepada pimpinan,” tambahnya.
Setelah rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jabar TA 2024 ini, tahapan selanjutnya adalah jawaban Pj. Gubernur.
Sementara itu dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya menanyakan terkait kebijakan rencana pembangunan daerah, tingginya tingkat pengangguran di Jabar dan sebagainya.
“Bidang pendidikan, kami (Fraksi PKS DPRD Jawa Barat) meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Jabar Masagi, program sekolah gratis dan lainya sebagainya,” tegas Abdul Hadi Wijaya.
Dalam rapat paripurna itu, turut hadir mendampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Ginanjar. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jabar. (Rls/ADV)
Mahasiswa Unpad Diajak Membaca Arah Industri Perbankan di Tengah Disrupsi AI dan Fintech
Kolaborasi BRI dan Yayasan di Cirebon Perkuat Layanan Kemanusiaan Berbasis Komunitas
Rajutan UMKM Tasikmalaya Tembus Italia, BRI Dukung Permodalan Lewat KUR
BRILIANPRENEUR BRI Cetak UMKM Go Global, Restu Mande Tembus Forum Ekonomi Dunia
BRIncubator 2026 Dibuka, Ini Cara dan Syarat UMKM Jawa Barat Ikut Program BRI
Layanan Safe Deposit Box BRI Bandung Jadi Pilihan Nasabah Lindungi Aset Berharga
Yayasan Bandung Cinta Damai Terima Ambulans dari BRI untuk Perkuat Layanan Sosial Kesehatan
Insan Pers Turun Tangan, PWI Jabar dan BRI Bandung Salurkan Sembako untuk Warga
Ancaman Siber Mengintai Jelang Lebaran, BRI Ajak Nasabah Tingkatkan Literasi Keamanan Digital
Libatkan Pesantren dan Yayasan, BRI Region 9 Bandung Perkuat Distribusi Bantuan Sembako
Komisi A DPRD Kota Bandung, Mamfaatkan Regulasi JPO Bisa Hasilkan PAD
Bapenda Kabupaten Bogor Lakukan Pelayanan Pajak Online
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemkot Berikan Relaksasi Sejumlah Kebijakan
Kolabor-Aksi Kemenparekraf dengan Sepuluh Kepala Daerah
Bupati Purwakarta Ikuti Arahan Presiden, untuk Bendung Lonjakan Kasus Covid-19
Copyright ©2017 FormasNews.com - Bersatu Membangun Bangsa