Pj. Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, melantik 4 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, di Aula Gedung A Kantor Pemkot Cimahi, Kamis (5/10/2023)./Foto : Ist.
CIMAHI, FORMASNEWS.COM-Untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan mempercepat pembangunan di Kota Cimahi, Pj. Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan melantik sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Cimahi, di Aula Gedung A Kantor Pemkot Cimahi, Kamis (5/10/2023).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kali ini dilakukan untuk mengisi kekosongan pada jabatan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Pj. Walikota Cimahi mengatakan, kepada pejabat yang dilantik di meminta untuk menguatkan struktur dan perangkat kerja pemerintah Kota di unit kerjanya yang baru, guna mencari solusi permasalahan yang muncul di masyarakat. Sekaligus menyukseskan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan.
“Dalam tatanan di Pemerintahan di Kota Cimahi, masih banyak yang harus dibenahi di beberapa sektor. Diantaranya, sektor pendidikan, tata ruang, sarana-prasarana fisik, ketenagakerjaan dan perhubungan,” ujarnya.
Dikatakan Dikdik, berkaitan dengan Pendidikan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kuota rombongan belajar (Rombel) dapat ditegakkan. Pihaknya, meminta jangan sampai melebihi standar dan batas kewajaran. Selain itu juga, di minta untuk di perhatikan alokasi tenaga pendidik dan sarana-prasarana pendukung di sekolah-sekolah negeri yang selama ini dirasakan kurang optimal.
“Begitu juga, berkenaan dengan penataan ruang dan infrastruktur, sejak lahir dua puluh dua tahun lalu, Kota Cimahi memiliki persoalan penataan ruang dan infrastruktur yang cukup rumit. Diantaranya, persoalan banjir dan permasalahan sanitasi lingkungan, sehingga sering kali menjadi permasalahan,” tuturnya.
Lebih lanjut Dikdik menyatakan, sejak Cimahi otonom permasalahan pemukiman, infrastruktur dan ruang terbuka hijau sudah menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Cimahi. Maka itu, dengan kondisi wilayah yang sudah hampir habis terbangun, hal yang bisa dilakukan oleh Pemkot Cimahi dalam melakukan penataan ruang lebih diutamakan pada pengendalian.
“Seperti memperketat penerbitan perijinan bangunan dan gedung serta perbaikan saluran dan penataan sanitasi lingkungan. Namun, demikian kondisi ini juga tidak bisa dilakukan Pemkot Cimahi saja, tetapi harus ada mediasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.
Persoalannya, permasalahan pemukiman mayoritas berada di daerah perbatasan, sehingga dituntut peranan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas PUPR, untuk melakukan koordinasi lintas sektoral baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Cimahi.
“Permasalah tata ruang dan infrastruktur ini, sedikit banyak berimbas juga kepada sektor perhubungan. Beberapa hasil kajian terdahulu terhadap kondisi lalu lintas di sejumlah titik di Kota Cimahi diketahui jika minimnya lahan parkir, marka jalan maupun rambu lalu lintas yang kurang jelas, kurangnya sosialisasi terkait lalu lintas menjadi permasalahan utama kemacetan yang terjadi di Kota Cimahi,” paparnya.
Dikdik juga, meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi untuk kembali menjalankan sejumlah program rutin, tindakan tegas juga harus dilakukan terhadap pelanggar di jalan raya, seperti parkir liar hingga melaksanakan patroli rutin, untuk menyisir bahu jalan yang tidak bisa dan/atau tidak boleh dijadikan tempat parkir.
Demikian juga, terkait masalah ketenagakerjaan, walaupun Kota Cimahi memiliki angka tingkat pertumbuhan angkatan kerja (TPAK) yang sangat besar, namun masih ada kendala dalam penyerapan tenaga kerja yang ada. Dimana belum terserapnya tenaga kerja yang ada, karena kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang ada.
“Maka itu, kedepannya saya harap kepala Dinasker yang baru agar terus meningkatkan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Cimahi.Termasuk juga, meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas dalam hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan,” tegas Dikdik.
Adapun daftar pejabat tinggi pratama yang dilantikm, Kamis 5 Oktober 2023, sebagai berikut : Nana Suyatna,S.STP.,M.Si di lantik menjadi kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Asep Ajat Jayadi, S.E,.M.M di lantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Ruswanto,A.T.D,.M.Si dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi dan Wlman Sugiansyah,S.T.,M.E di lantik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi. (Red)
bank bjb Raih Penghargaan Indeks Integritas Bisnis Lestari dari Transparency International Indonesia dan TEMPO
bank bjb Dorong Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan 2025, Melalui Sustainability Bond
bank bjb Tandatangani Nota Kesepahaman, Pemanfaatan Produk dan Layanan Sucofindo
PT DAHANA Akan Hadiri Pameran Konstruksi Indonesia 2024
Rapat Kerja Bersama Dinas KUKM, Komisi B Dorong Pengembangan UMKM Berkarakter Bandung
Komisi II DPRD Jabar Dorong Kesejahteraan Pelaku Pertanian
Dukung The Papandayan Jazz Fest 2024, bjb Siapkan Program Nabung dan Diskon Dapatkan Tiketnya
Bank bjb Tawarkan ORI026 Dengan Imbal Hasil Hingga 6,4%
Jaga Pelayanan Nasabah, bjb Raih Penghargaan ICustomer Service Quality Award 2024
bank bjb Raih Penghargaan, di Ajang Road to CNBC Indonesia Awards 2024
Komisi A DPRD Kota Bandung, Mamfaatkan Regulasi JPO Bisa Hasilkan PAD
Bapenda Kabupaten Bogor Lakukan Pelayanan Pajak Online
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemkot Berikan Relaksasi Sejumlah Kebijakan
Kolabor-Aksi Kemenparekraf dengan Sepuluh Kepala Daerah
Bupati Purwakarta Ikuti Arahan Presiden, untuk Bendung Lonjakan Kasus Covid-19
Copyright ©2017 FormasNews.com - Bersatu Membangun Bangsa