Sekjen DPR RI Kaget, Layanan Kehumasan Sekretariat DPRD Jabar Banyak Perbedaan

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Kunjungan studi komparasi, merupakan yang harus dilakukan oleh setiap Lembaga DPRD RI maupun DPRD tingkat Kota/Kabupaten dan tigkat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Karena, studi komparasi berkaiatan dengan layanan Hubungan masyarakat (Humas) termasuk layanan publikasi.

Sejalan dengan itu, Sekretariat DPRD Provinsi Jabar, menerima kunjungan studi komparasi dari Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI terkait layanan kehumasan. Kunjungan, di terima pejabat Fungsional Humas Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Jabar M.Hafidz SH, di rung Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, Senin (26/6/2023).

Saat menerima kunjungan itu M. Hafidz yang didampingi Analisis Publikasi Utti Kaniawati,S.Sos mengatakan, studi komparasi Sekjen DPR RI berkaitan layanan kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selama pertemuan, Sekjen DPR RI menanyakan bagaimana layanan kehumasan dan PPID di Sekretariat DPRD Provinsi Jabar dan ke Humasan.

Pihak Sekretariat DPRD Jabar menjelaskan apa yang ditanyakan Sekjen DPR RI. Mulai dari perjalanan perampingan Humas di Sekretariat DPRD Jabar, tugas dan fungsi Humas sebelum perampingan hingga kini menjadi bagian dari unit Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Jabar.

Selain itu, dijelaskan pula soal publikasi, kerja sama dan hubungan dengan media dan lain sebagainya.

“Setelah saya tadi menjelaskan (apa yang ditanyakan Sekjen DPR RI), khususnya soal Humas tidak berdiri sendiri tetapi masuk bagian. Sama halnya dengan PPID yang pengelolaannya tidak sama dengan DPR RI. Mereka (Sekjen DPR RI) kaget, karena sangat berbeda dengan DPR RI,” ujar M. Hafidz.

Dikatakannya, mereka (Sekjen DPR RI) kaget karena Humas sebagai corong bagi lembaga kok dirampingkan, tidak berdiri sendiri. Mereka pun mendoakan agar Humas di Sekretariat DPRD Jabar bisa berdiri sendiri (unit sendiri). Sehingga tugas-tugas Humas yang cukup berat bisa dilaksanakan sebaik mungkin.

“Karena banyak perbedaan pengelolaan Humas DPR RI dengan Sekretariat DPRD Jabar, kondisi itu membuat banyak perbedaan tugas. Salah satu contohnya Humas DPR RI lebih banyak mengurusi event. Sedangkan untuk publikasi media terdapat biro tersendiri yakni, Biro Pemberitaan Parlemen,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen DPR RI meminta Sekretariat DPRD Jabar (bagian Humas) bisa berkunjung ke DPR RI untuk studi komparasi, belajar bagaimana pengelolaan humas di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Analisis Publikasi Utti Kaniawati, dalam kesempatan yang sama menyatakan, terkait PPID di Sekretariat DPRD Jabar dalam permohonan informasi ke DPRD jabar sangat jarang. Walaupun ada, bisa dalam hitungan jari, permohonan informasi terbanyak hanya seputar anggaran.

Selain itu, di Sekretariat DPRD Jabar kaerena sudah disusun soal DIP atau daftar informasi publik dan DIK atau daftar informasi yang dikecualikan. “Sama dengan di Sekjen DPR RI, di Sekretariat DPRD Jabar pun sudah menyusun DIK dan DIP. Tapi di DPRD Jabar, permintaan informasi sangat sedikit,” katanya.

Kasubag IPKM Sekjen DPR RI, Sugeng Irianto, dalam pertemuan itu menyatakan, maksud dan tujuan melakukan kunjungan studi komparasi terkait layanan kehumasan ke Sekretariat DPRD Jabar untuk peningkatan layanan kehumasan Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk itu, pihaknya berharap kunjungan ini bisa memperluas wawasan mengenai pengelolaan layanan kehumasan. (Rls/ADV)