Komisi III DPRD Jabar : Dukung Penuh Upaya Penuntasan Konflik Pertanahan

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Persoalan tanah dimanapun berada, bila sudah terjadi sengkengketa ternyata cukup pelik untuk menyelesaikannya. Sehingga, tak heran banyak masyarakat yang punya persoalan tanah cukup lama dan bisa bertahun tahun.

Kondisi itu juga, sama yang terjadi di Pemerintaian Provinsi Jawa Barat (Jabar). Salah satun di antaranya tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk mencegah upaya tersebut, digelar Focus Group Discussion (FGD) Desk 2, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/4/2023).

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jabar Hasim Adnan mengatakan, FGD yang bertemakan, Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jabar. DPRD Provinsi Jabar, sangat mendukung, upaya-upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan yang dimiliki oleh BUMN dan BUMD khususnya di Jabar.

“Untuk itu melalui FGD yang digelar ini, saya berharap bisa melahirkan solusi-solusi persoalan tanah yang bersengketa. Khususnya dapat menuntaskan permasalahan atau konflik pertanahan milik BUM maupun BUMD di Jabar,” ujarnya.

Dikatakan Hasim, FGD yang barusan itu sesuatu yang luar biasa, karena menyangkut banyak persoalan yang bisa difasilitasi untuk dicarikan solusinya. Terutama konflik-konflik pertanahan baik yang dimiliki oleh BUMN maupun BUMD yang berkonflik dengan masyarakat atau warga sekitar dimana keberdaan tanah itu lokasinya.

Sejalan dengan dilaksanakannnya FGD ini, pihaknya sangat mendukung penuh, oleh karena itu kedepan melalui forum ini dapat mempertemukan pihak-pihak yang selama ini mengalami permasalahan soal pertanahan baik masyarakat maupun tanah miluik BUM dan BUMD. Sehingga, mereka bisa terbantu atas komplik tanah yangm sedang di alaminya.

“Saya sangat mendukung di selenggarakan forum-forum FGD seperti ini, agar bisa kedepannya mempertemukan diantara para pihak. Terutama dengan warga atau masyarakat yang selama ini juga sering laporan ke saya atau menyampaikan aspirasi terkait dengan konflik yang dihadapi oleh masyarakat dengan para pihak terutama di lahan-lahan yang dikelola oleh temen-temen BUMN maupun BUMD,” kata Hasim.

Maka itu lanjut Hasim, melalui FGD yang telah digelar ini pihaknya berharap semua permasalahan pertanahan khususnya di Jabar dapat dengan cepat diselesaikan. Untuk melihat progresnya, pasca FGD ini digelar harus ada langkah-langkah yang bisa mempercepat proses penyelesaian konflik pertanahan di seluruh wilayah Provinsi Jabar. (Rls/ADV)