Pada Rakor Forkopimda 2019, Jokowi : Saya Minta Pecat Penyidik Peras Pengusaha

BOGOR, FORMASNEWS.COM – Pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/19), Presiden Joko Widodo buka-bukaan bahwa ia kerap mendapat laporan mengenai banyaknya oknum polisi dan jaksa yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha.

“Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali,” kata Jokowi.

Hadir dalam acara itu gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah. Hadir juga semua kapolda, kapolres, kepala kejati, dan kepala kejari.

Di hadapan para peserta rapat, Jokowi mengaku sudah menginventarisasi laporan terhadap oknum polisi dan jaksa yang kerap melakukan pemerasan. Ia meminta para oknum itu dipecat.

“Saya inventarisasi dan saya perintahkan ke Kapolri, ke Jaksa Agung, ini di kejati ini, kejari ini, di polda ini, di polres ini. Saya minta tolong cek, copot, pecat, gitu saja sudah,” ujar Jokowi.

“Itu stop yang kayak gitu, stop, jangan diterus-teruskan,” katanya.

Jokowi menegaskan, tugas polisi dan jaksa adalah menegakkan hukum sambil mendukung agenda strategis bangsa.

Oleh karena itu, jangan sampai penegak hukum justru menggigit pejabat atau pelaku usaha yang tengah berinovasi untuk negeri.

“Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,” ucap Jokowi.

“Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapa pun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita,” katanya.

Bupati Bogor Jawa Barat, Ade Yasin saat mencurahkan keluh kesahnya mengenai penataan Jalur Puncak dalam Rakornas Forkopimda se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (13112019). Foto: Antaranews.com

Bupati Bogor Curhat

Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin mencurahkan keluh kesahnya mengenai penataan Jalur Puncak di hadapan para menteri, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.

“Sudah jenuh kami, baik pemerintah daerah maupun masyarakat sudah jenuh dengan ‘one way’ (sistem buka tutup satu arah),” ungkapnya pada sesi panel kelima yaitu pembahasan ‘Pembangunan Infrastruktur’.

Menurutnya, terbaru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Kementerian Perhubungan sempat memberlakukan sistem kanalisasi 2-1 sebagai pengganti sistem buka tutup satu arah di Jalur Puncak.

Tapi, sayangnya ramuan itu belum berhasil memecah kepadatan 19.000 kendaraan yang lalu lalang di Jalur Puncak setiap akhir pekan.

Kini, ia memohon kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun jalan Poros Tengah Timur atau biasa disebut Jalur Puncak Dua. Karena, ruas jalan sepanjang 46 kilometer yang menghubungkan Sentul Bogor dengan Cipanas Cianjur itu lahannya sudah dibebaskan.***

editor : Dado