Tekan Risiko Kesalahan Administrasi, MA RI dan PT Pos Indonesia Standarkan Petugas Pengantar Dokumen Peradilan

YOGYAKARTA, FORMASNEWS.COM – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) bersama PT Pos Indonesia (Persero) mengambil langkah strategis untuk menekan risiko kesalahan administrasi dalam pengiriman dokumen peradilan melalui finalisasi handbook nasional dan evaluasi kerja sama tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kamis, 29 Januari 2026.

Finalisasi handbook tersebut difokuskan pada penyamaan pemahaman teknis petugas pengantar pos dalam menangani surat tercatat yang berkaitan langsung dengan proses hukum dan hak para pihak berperkara.

Rapat koordinasi dihadiri oleh pimpinan dari Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia, antara lain Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktur Pembinaan Peradilan Agama, Kepala Regional 4 Jawa Tengah dan DIY PT Pos Indonesia, serta Executive Vice President (EVP) Enterprise Business PT Pos Indonesia.

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., menyampaikan bahwa ketepatan dan akurasi pengiriman dokumen peradilan merupakan bagian tak terpisahkan dari penegakan hukum yang berkeadilan.

Ia menilai handbook pengiriman dokumen ini akan menjadi instrumen penting dalam mengurangi potensi kesalahan prosedur di lapangan.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum MA RI, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., menegaskan bahwa seluruh kebijakan Mahkamah Agung harus diterjemahkan secara operasional dan seragam di setiap satuan kerja peradilan.

Menurutnya, koordinasi aktif antara pimpinan pengadilan dan kantor pos setempat menjadi kunci dalam memastikan tidak adanya hambatan teknis yang berdampak pada proses perkara.

“Petugas pengantar pos yang menangani dokumen peradilan wajib memiliki sertifikasi serta pedoman kerja yang jelas agar tidak terjadi kekeliruan administratif,” ujarnya.

Sementara itu, EVP Enterprise Business PT Pos Indonesia, Dino Ariyadi, menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia telah menyiapkan standardisasi sumber daya manusia sebagai bagian dari transformasi layanan logistik dokumen hukum.

Ia menyebutkan bahwa handbook pengiriman dokumen peradilan akan tersedia dalam format fisik dan digital, sehingga dapat digunakan sebagai panduan kerja harian bagi seluruh petugas pengantar pos.

“Seluruh petugas pengantar pos telah melalui proses sertifikasi. Dengan adanya handbook ini, setiap tahapan pengiriman dokumen hukum dapat dijalankan secara terukur dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),” jelasnya.

Melalui penguatan standardisasi petugas dan penyamaan prosedur teknis, Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia berharap kualitas administrasi peradilan semakin terjaga, risiko kesalahan dapat diminimalkan, serta kepercayaan publik terhadap layanan hukum terus meningkat. (red)