Optimalisasi kan PAD, Jadi Prioritas Komisi II DPRD Subang

SUBANG, FORMASNEWS.COM- walaupun diproyeksikan terjadi kenaikan 29,04% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang di tahun 2025 yaitu sebesar Rp 802,02 miliar, Namun untuk mengoptimalkan PAD dari potensi PAD yang ada, Komisi II DPRD Subang, terus berupaya melakukan diskusi dengan sejumlah pakar dan konsultan yang memiliki pengalaman dalam persoalan PAD.

Ketua Komisi II DPRD Subang H. Endang Kosasih mengatakan, soal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kRAPBD) tahun 2025, langkah cepat sebagai implementasi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh koleganya, terutama SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait, sebagai upaya untuk menggali potensi target PAD Kabupaten Subang.

“Tentunya harus terus dilakukan koordinasi dengan seluruh kolega komisi II, untuk mengetahui potensi yang menjadi target PAD Kabupaten Subang, ” ujar H. Endang. Senin, (21/10/2024).

Selain itu, Komisi II DPRD Subang juga akan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk mengetahui berapa besar pendapatan Kabupaten Subang dari Dana aAokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) serta berapa PAD termasuk dana transfer Provinsi dan pusat, yang masuk ke kas daerah, yang nantinya menjadi APBD.

“Supaya alokasi anggaran, ada pemerataan pembangunan di berbagai sektor, yang tentunya menjadi skala prioritas di tahun 2025 nanti,” tegasnya

H. Endang pun menuturkan sejak awal di lantik menjadi Ketua Komisi II,
dirinya ingin mengetahui seberapa banyak potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Subang saat ini, sekaligus untuk mengantisipasi dugaan kebocoran PAD, agar APBD Subang di tahun 2025 tak terjadi lagi defisit anggaran, yang diakibatkan adanya kasus PAD yang tidak tepat pengehitungannya.

“Untuk menambah pemahaman pribadi, sejak dilantik saya sering dialoh dan diskusi dengan beberapa akhli, konsultan yang memahami betul tentang APBD terutama tentang bagaimana untuk menggali dan mengoptimalkan PAD. Agar sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya dugaan isu kebocoran PAD,” tutur H. Endang

Diakhir H. Endang mengatakan setelah mengetahui jumlah potensi PAD, serta pendapatan daerah lainnya, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD, selain bangetting dan legislasi, fungsi pengawasan pelaksanaan APBD pun nantinya akan lebih maksimal. (Sony)