DPRD Jabar Terima Kunjungan DPRD Bengkulu, Bahas Program Kemensos

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerima kunjungan kerja dari DPRD Provinsi Bengkulu. Kunjungan kerja tersebut terkait studi tiru dalam penganggaran alokasi dana pada program Kementerian Sosial dan Dinas Sosial (Dinsos) Jabar dan soal sinergi pelayanan penyandang disabilitas.

Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jabar Iman Tohidin, dalam kesempata itu menerima kunjungn tersebut, di ruang Komisi V DPRD Jabar, Kamis (14/3/2024).

“DPRD Provinsi Bengkulu studi tiru ke DPRD Jabar untuk melihat bagaimana penanganan disabilitas di Provinsi Jabar. Tentunya, dengan kunjungan kerja ini kita bisa berbagi informasi, berdiskusi, berbagi pengalaman penanganan disabilitas antara Provinsi Bengkulu dengan Jabar,” ujarnya.

Dikatakan Iman Tohidin, untuk Jabar penanganan disabilitas menjadi kewenangan Dinsos Jabar. Kunjungan DPRD Provinsi Begkulu ke DPRD Jabar, melakukan pertemuan dan berdiskusi banyak soal penanganan disabilitas antara DPRD Provinsi Bengkulu dengan Dinsos Jabar.

Dalam pertemuan itu juga disinggung soal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang akan segera diganti dengan Perda yang baru, dan Perda tersebut diinisiasi oleh Komisi V DPRD Provinsi Jabar.

“Kita memaklumi bahwa Perda yang mengatur disabilitas ini terakhir di tahun 2013, dan sekarang alhamdulilah Komisi V DPRD Jabar sedang menyusun Raperda baru. Raperda bagaimana aturan ini akan memberikan pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jabar,” tuturnya.

Selain itu juga, Komisi V DPRD Jabar di bahas juga soal kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jabar yang mewajibkan perusahaan memperkerjakan sebesar 1% dari penyandang disabilitas, dan kebijakan ini disambut positif oleh DPRD Provinsi Bengkulu.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi, dalam kesempatan yang sama menyatakan, maksud dan tujuannya melakukan studi tiru ke DPRD Provinsi Jabar. Pertama ingin mendalami Perda terkait disabilitas. Kedua soal akses publik bagi disabilitas, ketiga terkait alokasi dana pada program Kemensos.

“Bagaimana stratagei Pemprov Jabar dalam penanganan di sabilitas, agar bisa mendapatkan anggaran dari program Kemensos. Tentunya anggaran itu, sangat diperlukan oleh Dinsos Provinsi Bengkulu untuk bisa di alokasikan oleh DPRD Provinsi Bengkulu, tegas Edwar Samsi. (Rls/Adv)