Komisi IV DPRD Jabar, Dorong Teknis Pembentukan Satgas DAS Cilamaya

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Untuk meningkatkan lingkungan yang bersih dan asri, indah di pandang mata. Perlu adanya, pengaturan dan pengawasan yang di bentuk oleh Pemerintah dalam hal ini Organisasi Perngkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa barat (Jabar).

Sejalan dengan itu, DPRD Provinsi Jabar, dorong pembentukan personalia teknis Satuan tugas (Satgas) Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya. Diharapkan, dengan terwujud DAS Cilamaya, guna mewujudkan lingkungan yang bersih.

Ketua Komisi IV Tetep Abdul DPRD Provinsi Jabar mengatakan hal itu, ketika menerima audiensi Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Cilamaya Berbunga yang bertempat di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (22/8/2023).

Dikatakan Tetep Abdulatip, audiensi Fordas Cilamaya Berbunga membahas terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya, khususnya mempertanyakan soal personalia dari Satgas Cilamaya termasuk rencana aksinya.

Fordas Cilamaya Berbunga mengungkapkan kondisi DAS Cilamaya saat ini kembali berwarna hitam, dan berbau menyengat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Terlebih kondisi tersebut bukan hanya di Sungai Cilamaya, tetapi di sub DAS Cilamaya yang jumlahnya kurang lebih 72 aliran.

“Intinya audiensi dengan Fordas Cilamaya Berbunga terkait penyelesaian pengendalian limbah atau pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya. Mereka mempertanyakan Satgas Cilamaya, sejauh mana pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya dan Kali Bekasi,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menyatakan,Fordas Cilamaya Berbunga juga menuntut dipercepatnya eksekusi dibentuknya personalia teknis Satgas Cilamaya, karena sudah lama menunggu.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Jabar telah melakukan pengkajian bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, aturan pembentukan Satgas Cilamaya sebenarnya sudah ada. Hanya saja personalia teknis Satgas Cilamaya belum terbentuk, begitu pula dengan rencana aksinya.

“Keputusan Gubernur (kepegub) Nomor: 443 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Pergub Nomor 45 Tahun 2022 ini, masih tahap Focus Group Discussion (FGD) dan inventaris masalah,” katanya.

Tetep Abdulatip menambahkan, Pemprov Jabar melalui DLH dan Bapenda serta Biro Hukum juga OPD terkait sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan kerusakan lainnya di DAS Cilamaya.

Akan tetapi, penyelesaian DAS Cilamaya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemprov Jabar, melainkan harus melibatkan banyak pihak. Mulai dari Satgas Cilamaya, Pemprov Jabar, Pemerintah Kabupaten dan Kota hingga masyarakat harus turut serta dalam mengatasi kerusakan lingkungan DAS Cilamaya.

“Harus komprehensif menyelesaikan masalah ini (kerusakan lingkungan DAS Cilamaya), dan ini tanggung jawab bersama antara Pemprov Jabar dengan 4 Kabupaten dan Kota lainnya yang terkait, karenanya semua harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tambah Tetep Abdulatip.

Komisi IV DPRD Jawa Barat pun mendorong proses FGD dalam rangka menyusun rencana aksi segera diselesaikan. Apabila dimungkinkan, penyusunan program, anggaran, penanggung jawab sudah terbentuk.

“Kira-kira aksinya seperti apa, termasuk anggarannya, dan siapa yang bertanggung jawab. OPD mana yang akan menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi nanti harus sudah dibentuk,” tegas Tetep.

Diharapkan, Satgas Cilamaya menjadi penggerak dilaksanakannya rencana aksi penanganan kerusakan lingkungan Sungai Cilamaya, dan diharapkan pula terlaksana dengan baik pada tahun 2023 dan 2024. Pasalnya, kondisi DAS Cimalaya memang saat ini sudah mulai terlihat arnya hitam dan bau yang menyengat. (Rls/Adv)