Komisi V DPRD Jabar, Terima Audiensi BKKBN Bahas Soal Penurunan Stunting

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Peraturan daerah (Perda), merupakan prodak hukum yang di sahkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maupun DPRD Provinsi, keberadaannya patut untuk di patuhi oleh lembaga manapun. Hal itu, seperti yang di lakukan Badan Kependudukan dan Kelurga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Untuk pembahasan Perda tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKB Provinsi Jabar melakukan audensi ke Komisi V DPRD Jabar, diterima Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Ir.H.Abdul Hadi Wijaya,M.Sc, Sekretaris Komisi V H. Memo Hermawan, Anggota Komisi V H.Enjang Tedi,M.Sos dan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Hj. Siti Muntamah,S.AP., Senin (19/6/2023).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, audiensi yang dilakukan BKKBN Jabar mengusulkan dibentuknya Perda tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Usulan itu muncul dilatarbelakangi belum terakomodasinya beberapa poin Peraturan presiden (Perpres) Nomor : 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor : 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” ujarnya.

Dikatakan Abdul Hadi, dalam usulan itu pihaknya menerima audiensi yang dialkukan BKKBN Provinsi Jabar. Saat pertemuan audiensi dibahas soal usulan dibentuknya payung hukum yang kuat (Perda) dalam rangka penyelarasan penanganan penurunan stunting di Provinsi Jabar.

Setelah Komisi V bersama BKKBN Jabar, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, Dinas Kesehatan Jabar dan Satgas TPPS membahas usulan tersebut. Komisi V DPRD Jabar merekomendasikan perubahan Pergub Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting dibandingkan harus membuat Perda dengan mempertimbangkan banyak hal.

Perubahan Pergub Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting dinilai lebih efektif dan cepat untuk melakukan proses sinkronisasi dan mengakomodasi Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang terbit belakangan.

“Setelah mempertimbangkan banyak hal, rapat ini akhirnya mengusulkan atau merekomendasikan proses sinkronisasi (melalui) perubahan Pergub Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perubahan ini bisa mengintegrasikan Perpres 72 Tahun 2021 dengan baik,” jelas Abdul Hadi Wijaya.

Selain itu, dalam audiensi tersebut Komisi V DPRD Jabar pun merekomendasikan dilaksanakan rapat kerja dengan pihak terkait penanganan penurunan stunting, termasuk mengundang Komisi V DPRD Jabar dan komisi lainnya dengan penanganan penurunan stunting.

“Selama ini Satgas TPPS mencakup semua aspek perangkat daerah (OPD atau pihak terkait). Maka perlu komunikasi dengan DPRD Jabar secara lengkap karena ini lintas komisi. Sehingga perlu rapat kerja membahas ini khususnya hal-hal yang disorot selama pembahasan dalam audiensi ini,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Memo Hermawan, rapat kerja terkait percepatan penurunan stunting dengan pihak terkait sebaiknya segera dilaksanakan. Sebab, dalam waktu dekat Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah Jabar akan segera berhenti, belum lagi jelang tahun politik.

“Saya mengusulkan dipercepatnya rapat kerja untuk membahas hal ini. Rapat kerja harus dengan berbagai pihak terkait, dan lintas komisi (DPRD Jabar) untuk membahas percepatan penurunan stunting, dan bahas soal kebijakan anggaran dalam mendukung percepatan penurunan stunting,” tuturnya.

Sama halnya Enjang Tedi dan Siti Muntamah yang sependapat terhadap perubahan Pergub Nomor :107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun Siti Muntamah menekankan perubahan peraturan gubernur tersebut harus disertai dengan inovasi kebijakan dalam Pergub tersebut.

“Saya minta ada inovasi (kebijakan) dalam perubahan Pergub Nomor :107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Seperti dimunculkannya gerakan pangan lokal aman dan sehat,” tegas Siti Muntamah.

Sedangkan, Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga BKKBN Jabar Hendra Kurniawan mengatakan, usulan pembentukan Perda ini baru inisiasi awal, dan pihaknya ingin melihat sejauh mana kemungkinan Perda ini dibentuk.

Sementara latar belakang diusulkannya Perda tentang Percepatan Penurunan Stunting ini karena sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi stunting, dan belum terakomodirnya beberapa hal terkait penanganan stunting dalam Peraturan Gubernur Nomor :107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jabar.

“Usulan Perda ini baru sebatas obrolan awal, dan untuk melihat apakah pembentukan Perda ini memungkinkan atau tidak. Maka itu, BKKBN Provinsi Jabar,melakukan audensi sampai sejauhmana usulan itu, di tindak lanjuti oleh DPRD Jabar. Ternya, mereka menerima. Kami ucapkan, terimakasih,” tegas Hendra Kurniawan. (Rls/ADV)