Komisi I DPRD Jabar, Soroti Perubahan Anggaran OPD Sebagai Mitra Keraja

KAB. SUMEDANG, FORMASNEWS.COM- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), membahas Rancangan Kebijakan Umum (RKU) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2022. Dalam RPPAS itu, Komisi 1 DPRD Jabar, menyoroti perubahan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari mitra kerja.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Bedi Budiman mengatakan, tatanan pemerintahan daerah, harus memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemangku kebijakan anggaran. Maka itu, koreksi terhadap anggaran pendapatan atau fiksasi anggaran harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya.

“Bagaimana bisa dengan efisiensi kerja, dengan pencapaian target indeks kinerja utamanya tetap bisa tercapai dalam kondisi pendapatan seperti sekarang ini,” ujar Bedi dalam rapat dengan mitra kerja di Bandung Giri Gahana, Jatinangor Kabupaten Sumedang, Selasa (19/10/2021)

Dikatakan Bedi, dalam pengelolaan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) saat ini sedang digunakan sebagai pusat karantina bagi yang terpapar Covid 19. Namun, bila saja tahun 2022 mendatang dinyatakan pandemi Covid-19 berakhir, maka perlu persiapan pemulihan BPSDM seperti semula.

“BPSDM misalnya, perlu normalisasi untuk pengembalian fungsi sebagai pusat diklat (pendidikan dan pelatihan) bagi para ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknnya mengusulkan penganggaran Badan Kesatuan Dan Pengembangan Politik (Bakesbangpol) dinilai relatif kecil dibandingkan dengan fungsi dan peranannya, padahal Bakesbangpol harus mengutamakan nilai-nilai kebangsaan untuk mengayomi 50 juta penduduk Jabar.

“Termasuk anggota dewan dan ASN, itu yang pertama disumpah salah satunya pancasila. Maka perlu anggaran yang memadai,” ungkapnya.

Meski saat ini, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi, atau mengalami peningkatan seperti pengelolaan aset yang saat ini seharusnya pemerintah tidak ragu untuk memanfaat investasi dibidang
aset.

“Pemprov Jabar, seharusnya jangan tanggung dan ragu untuk memanfaatkan asset. Seperti dalam penyelesaian sertifikasi, mengapresial potensi bisnisnya baik aset milik pemprov maupun yang sudah disertakan modal,” tambahnya.

Begitu juuga, soal peningkatan grade Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih menduduki grade C, pihaknya meminta untuk ditingkatkan menjadi A. “Sehingga penganggaran Disdukcapik yang masih minim, karena mungkin terkendala kurangnya optimalisasi dinas atau ada hal lain. Sehingga, bagaimana bisa membina kala saja anggarannya terbatas,” tegas Bedi. (Rls/Yat)