DPRD Jabar, Akan Segera Paripurnakan Usulan Enam Raperda

JAKARTA, FORMASNEWS.COM- Untuk mengetahui, enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sebagaimana yang di usulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang didampingi langsung Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyambangi Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) untuk konsultasi, terkait pembentukan Raperda tersebut, Kamis (2/9/2021).

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jabar, Achdar Sudradjat mengatakan, kunjungannya ke Kemendagri dan kantor perwakilan MUJ (Migas Hulu Jabar) ini merupakan penyelarasan ke enam Ranperda usulan dari Pemprov Jabar yang dinilai sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat.

“Seperti Ranperda RT RW dan Ranperda perubahan untuk PT. Tirta Gemah Ripah dan PT. Migas Hulu Jabar, sangat dibutuhkan,” katanya.

Maka itu, dengan kunjungannya Kemendagri dan PT. Migas Hulu Jabar di Jakarta untuk penyelarasan tentang enam Ranperda yang semuanya tergantung kebutuhan dan manfaat untuk masyarakat seperti Ranperda perubahan RT RW yang dinantikan masyarakat Jabar.

“Selain itu juga, yang dibutuhkan termasuk perubahan perda TGR dan MUJ, TGR diperlukan untuk suplai air bersih untuk Kabupaten Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka sedangkan MUJ perubahan ekspansi bisnis dari gas bumi juga ke energi terbarukan,” tutur Achdar.

Lebih lanjut Achdar menjelaskan, tindak lanjut dari Bapemperda sesuai dengan usulan Fraksi, Bapemperda setuju untuk menindak lanjuti enam Ranperda usulan Gubernur Jabar agar dibahas dalam rapat paripurna bersama pimpinan DPRD Jabar.

“Dalam hal ini, pihaknya juga siap, walaupun ada yang perbedaan pendapat antar Fraksi yang merupakan dinamika dalam politik,” katanya.

Sebagaimana tujuan semula, kata Achdar tentunya harus sesuai usulan perwakilan Fraksi, Bapemperda siap untuk membahas 6 usulan Ranperda dari Gubernur Jabar. Maka itu, pihaknya nanti melapor kepada pimpinan DPRD bahwa Bapemperda setuju dengan Ranperda usulan Gubernur.

“Kemudian, untuk selanjutnya segera diparipurnakan. Adapun beda pendapat itu hal yang wajar di politik, dari 8 fraksi ada 1 fraksi yang tidak setuju itu adalah hal yang biasa karena namaya juga dinamika politik,” tegasnya. (Rls/Yat)