Pemkot Bandung Salurkan Bantuan Rp. 33,7 Miliar Untuk Siswa RMP

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Wali Kota Bandung, Oded M Danial melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat (Jabar), Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dedi Supandi, beserta Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Setiadi, Senin (3/8/2020). Pertemuan itu, membahas siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) tingkat SMA akan memperoleh bantuan dari Pemerintah Kota Bandung.

“Bantuan untuk siswa RMP SMA/SMK sudah bisa dilaksanakan. Kita sudah bertemu dengan Kadisdik Jabar dan sudah tidak ada masalah. Untuk bantuan itu, Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 33,7 Miliar untuk 4.588 siswa SMA dan SMK. Setiap siwa akan mendapat Rp. 2 Juta, “ ujar Oded di Pendopo Kota Bandung, Selasa (4/8/2020).

Dikatakan, Oded terkait masalah bantuan ini perlu dibicarakan lebih lanjut dengan Disdik Jabar karena kewenangan pengelolaan SMA dan SMK berada di Pemerintah Provinsi Jabar. Untuk pola bantuannya anggarannya dititipkan di provinsi, karena SMA dan SMK itu kewenangan Provinsi.

Ditempat terpisah, Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Kota Bandung, Risman Al Isnaeni mengungkapkan jumlah siswa RMP di Kota Bandung untuk SD swasta 7.556 Siswa, SMP (10.959 siswa) SMA dan SMK (sekitar 16.000 siswa), dan Perguruan tinggi (3.581 mahasiswa). Bantuan yang harus disalurkan kepada mereka, Pemkot Bandung harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 112 miliar.

“Bantuan itu diperuntukan bagi siswa-siswi yang diusulkan oleh satuan pendidikan. Data ini adalah siswa RMP di tahun 2019 yang lalu. Alhamdulillah di bulan Juni kemarin sudah tersalurkan sebanyak 50 persen kepada siswa RMP,” ujarnya di Balai Kota Bandung.

Sedangkan pada tahun 2021, ia memprediksi, siswa RMP akan bertambah seiring pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Untuk itu, pihaknya berharap, tersedia ada anggaran yang lebih besar lagi untuk mengakomodir siswa RMP. “Salah satu syarat RMP ini harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kewilayahan perlu menyensus kembali agar warga terkomodir data DTKS dan akan memperoleh bantuan RMP,” tuturnya. (Guh/Yat)