Bupati Ciamis Tinjau Proyek Pembangunan RSUD Kawali

CIAMIS, FORMASNEWS.COM- Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya didampingi wakil Bupati Yana D. Putra, melakukan penijauan lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kawali, yang berada di Desa Winduraja Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Senin (13/1/2020).

Kunjungan yang dialakukan Bupati, untuk melihat secara langsung inspratuktur bangunan maupun alat kesehatan dalam rangka persiapan operasional.

“Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, setelah kita sama-sama melihat secara langsung keberadaan infrastuktur RSUD maupun Alkes yang ada di RSUD Kawali, banyak sekali kesimpulan untuk ditarik menjadi bahan evalusi sebelum RSUD ini dioprasikan. Tiga hal, saya sampaikan, mengenai inprastuktur, Alkes, Administari dan Sumber Daya Manusia,” jelasnya.

Menurut Herdiat, sebagaimana fakta yang ada pembangunan RSUD yang pengerjaannya memakan waktu 5 tahun, dengan menelan anggaran Rp 100 miliar, masih belum cukup untuk membuat pembangunan RSUD ini sesui apa yang diharapkan.

“Kami ingin RSUD Kawali ini menjadi RSUD yang indah, hijau dan nyaman. Untuk itu, kami tekankan Dinas terkait agar bisa memanfaatkan bangunan yang saat ini telah ada. Pastikan bangunan ini utuh selesai dengan baik dan tidak menelan biaya yang besar. Saya juga, tidak ingin melihat bangunan belum digunakan tapi temboknya sudah jebol,” tutur Bupati.

Untuk itu, pihaknya berharap semua SKPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ciamis bersama-sama bekerja, jangan sampai saling tuduh kewenangan, sehingga dengan penambahan anggaran Rp. 35 miliar lagi, pembangunan RSUD Kawali ini bisa tuntas sesuai harapan. Paling tidak akhir tahun 2020, RSUD Kawali harus bisa dioperasikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Dr Yoyo, dalam kesempatan yang sama menyatakan, pertimbangan dan advis dari Bupati sebetulnya untuk RSUD tipe D secara keseluruhan sudah siap. Hanya ada beberapa kekurangan alat kesehatan yang justru sangat pital sesuiai aturan RSUD.

Persoalanya, alat laboraturium dan ronsen sangat diperlukan. Sementara anggaranya cukup besar. Pada tahun 2020 ini dananya tidak teranggarkan.

“Selain yang sangat krusial adalah masalah ketenagakerjaan, untuk oprasional rumah sakit disamping secara strukturral yang manejemenya dibawah langsung tanggung jawab Bupati, sebagaimana amanat PP No. 72 tahun 2019. Bahwa penanganan Rumah sakit harus berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” tegasnya. (Andra)

Editor : Yat