Sekda: Ema Sumarna Jumlah Penduduk Kota Bandung Kini Capai 2,4 Juta Orang

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Sekretaris daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna membuka Grand Design Pembangunan Kependudukan untuk Kota Bandung. Diadakannya, Grand Design adalah untuk mendata jumlah penduduk di Kota Badung yang saat ini jumlahnya mencapai 2,4 Juta orang. Pembukaan, kegiatan tersebut berlangsung di Grand Tjokro Hotel Bandung, Senin (25/11/2019).

Dikatakan, Ema bahkan bila siang hari bisa mencapai 3,4 juta jiwa karena orang dari luar daerah banyak bekerja di Kota Bandung, itu juga belum termasuk wisatawan. Begitu juga, jumlah penduduk 2,4 juta jiwa di malam hari pun belum sepenuhnya terakomodasi di administrasi kependudukan. Pasalnya, banyak warga non penduduk yang juga tinggal dan menetap di Kota Bandung, misalnya mahasiswa.

Sekretaris daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, sedang berbicara saat membuka Grand Design Pembangunan Kependudukan untuk Kota Bandung, di Grand Tjokro Hotel Bandung, Senin (25/11/2019).

“Dikota Bandung banyak mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi, mulai dari UPI sampai UIN di Cibiru. Belum kampus swasta, pegawai BUMN, Polisi, dan TNI yang juga bertugas di Kota Bandung. Mereka juga adalah penduduk yang harus kita fasilitasi kebutuhan hidupnya di Kota ini. Karena bicara kependudukan tidak lagi bicara asal administratif,” tutur Ema.

Hal tersebut terjadi karena pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Banyaknya perguruan tinggi menjadikan Bandung sebagai tujuan belajar mahasiswa se-Indonesia. Bandung juga telah menjadi destinasi wisata, dan “melting pot” yang menumbuhkan peradaban baru sehingga berduyun-duyun orang datang dan menetap di ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini.

Oleh karena itu, Ema meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung agar “grand desain” pengelolaan kepedudukan bukan lagi sekadar tentang pemerintah mengatur administrasi kelahiran dan kematian penduduk. Lebih jauh adalah agar Pemkot Bandung bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk, sehingga penduduk yang tinggal bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik.

Kualitas hidup itu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar, seperti pangan, perumahan, kesehatan, hingga pendidikan. Jika pertumbuhan penduduk tak terkendali, maka persoalan domestik lainnya, seperti lingkungan, mobilitas, ekonomi, hingga penegakkan hukum akan menjadi masalah susulan yang tak terhindarkan.

Tak sampai di situ, DPPKB juga harus bersinergi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi lonjakan penduduk berkaitan dengan daya tampung kota. Dengan begitu, setiap rancangan pembangunan dapat saling melengkapi secara utuh. “DPPKB harus sering ngobrol dengan Bappelitbang, misalnya. Karena perencanaan kota ada di sana, kota ini mau di bawa ke mana Bappelitbang yang tahu,” ujar Ema. (**).

Editor : Yat