Ketua KPP Jabar : Belum Terpenuhinya Kouta 30 Persen di Parlemen, Menjadi Tantangan

BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Untuk keterwakilan 30 persen anggota DPRD di Jawa Bara (Jabar), belum bisa apa yang di harapkan. Saat ini, dari 120 jumlah anggota DPRD Provinsi Jabar, perempuannya hanya 27 orang. Kondisi itu, menjadi tantangan tersendiri bagi kaun perempuan.

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi (KPP) Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan hal itu, ketika menerima kunjungan kerja (Kunker) KPP Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka, diterima Ketua KPP Jabar dan Wakil Ketua KPP Jabar Sari Sundari, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jabar, Jumat (21/7/2023).

Menurut Ineu Purwadewi Sundari, proporsi perempuan di DPRD Jabar masih sedikit dibandingkan laki-laki, dan KPP Jabar juga, terus mengupayakan peningkatan kuota perempuan di parlemen dengan berbagai kegiatan atau program. Seperti, program dan kegiatan KPP Jabar di 2023, termasuk rencana program dan kegiatan tahun depan.

“Kondisi keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya di DPRD Provinsi Jabar belum memenuhi kuota 30 persen. Maka itu, kami berharap para perempuan harus aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk bisa menjadi anggota di Parlemen,” ujar Ineu Purwadewi Sundari yang juga sebagai wakil Ketua DPRD Jabar dari Frkasi PDIP ini.

Dalam hal ini, pihaknya juga menyambut positif kunjungan kerja yang dilakukan KPP Provinsi Kalimantan Tengah, dan berharap kunjungan kerja tersebut memperat silaturahmi antar KPP Kalimantan Tengah dan KPP Provinsi Jabar.

Wakil Ketua KPP Provinsi Jabar Sari Sundari menyatakan, terkait pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen demi terwujudnya kebijakan yang lebih akomodatif. Seperti memastikan peraturan daerah yang dibuat telah mengakomodasi kepentingan perempuan.

“Kami (KPP Jawa Barat) memastikan Perda-Perda yang dibuat mengakomodasi perempuan. Seperti Perda Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Perda lainnya yang menyangkut perempuan,” katanya.

Sementara di tempat yang sama Ketua KPP Provinsi Kalimantan Tengah Siti Nafsiah menyatakan, kuota keterwakilan perempuan di parlemen Kalimantan Tengah sudah memenuhi kuota 30 persen, bahkan diangka 38 persen. Terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan tersebut berkat upaya dan kerja keras KPP Provinsi Kalimantan Tengah.

“Alhamdulilah, kuota keterwakilan perempuan di parlemen diangka 38 persen. Dari 45 orang anggota DPRD Kalimantan Tengah terdapat 15 orang perempuan, dan kami berharap ke depan (kuota keterwakilan perempuan) terus meningkat,” harap Siti Nafsiah.

Dalam pertemuan, KPP Provinsi Kalimantan Tengah meminta masukan kegiatan dan program untuk meningkatkan kuota keterwakilan perempuan, dan kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung kerja-kerja KPP Provinsi Kalimantan Tengah kepada KPP Provinsi Jabar.

“Kami berharap ada saran atau masukan untuk kegiatan atau program yang bisa bersinergi dalam mendukung kerja-kerja KPP Provinsi Kalimantan Tengah. KPP Provinsi Kalimantan Tengah juga berharap KPP pusat punya program nasional yang bisa bersinergi dengan KPP di berbagai daerah lainnya,” kata dia. (Rls/ADV)