Wakil Ketua DPRD Jabar : Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Dijamin Konstitusi

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Keterwakilan dan peningkatan perempuan di parlemen, mulai dari kebijakan afirmatif, sinergi program strategis dan peranannya di parlemen baik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI. Sebagaimana dijamin konstitusi, harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari.,S.Sos.,M.M mengatakan, hal itu ketika menjadi pembicara utama Law Student Journey Bacth VII yang digagas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Komisariat Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, di rooftop DPRD Jabar, Jumat (6/6/2023).

Ketika menjadi pembicara itu, Ineu Purwadewi Sundari didampingi Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Jabar H.Dodi Sukmayana, SE.,MM. Dalam ceramahnya, Ineu membahas soal keterwakilan perempuan di parlemen baik dalam konteks nasional maupun daerah DPRD Jabar.

Termasuk, dalam ceramahnya Ineu juga membahas soal partisipasi perempuan dalam pemerintahan, dan disinggung pula terkait 5 arahan Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan 8 program strategis Kementerian PPPA.

“Pertemuan dengan PERMAHI Unpas Bandung itu, membahas soal keterwakilan perempuan di parlemen. Khususnya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, dan bagaimana peran perempuan di parlemen (khususnya di DPRD Jabar),” ujarnya.

Dikatakan Ineu, keterwakilan perempuan di parlemen bisa meningkat dengan syarat adanya jaminan perlindungan terhadap hak keterwakilan perempuan di parlemen sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi, dan harus ditindaklanjuti di tingkat peraturan perundang-undangan serta di bawahnya.

Kemudian, selain itu melakukan perubahan pada UU tentang Partai Politik, khususnya terkait dengan akses perempuan untuk menjabat sebagai pengurus atau fungsionaris pada setiap jenjang kepengurusan partai politik yang harus dibuka lebar seluas-luasnya.

“Merumuskan suatu pola atau sistem rekrutmen terhadap calon legislatif (caleg) perempuan oleh partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan kemampuan para caleg perempuan,” katanya.

Apabila hal tersebut diimplementasikan, niscaya keterwakilan perempuan di parlemen bisa meningkat. Sebab, meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh terhadap pengambilan keputusan politik yang dinilai lebih akomodatif.

Lebih lanjut Ineu Purwadewi Sundari menyatakan, dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen dalam hal ini DPRD, tentunya perempuan bisa memiliki peran yang strategis dalam penguatan fungsi dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) melalui kebijakan atau perangkat atauran yang lebih responsif gender.

“Berperan juga terhadap fungsi penganggaran DPRD yang berpihak pada perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Termasuk optimalisasi fungsi pengawasan ke eksekutif, agar kebijakan penganggaran yang diberikan sesuai dengan target yakni, terwujudnya kesetaraan gender,” tutur Ineu.

Maka itu,sejalan dengan hadirnnya perempuan di parlemen akan berpengaruh positif terhadap kebijakan, khususnya isu kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan tentu berbeda dalam memutuskan sebuah keputusan dan kebijakan. Perempuan justru lebih menyeluruh (akomodatif).

“Diharapkan terkait pentingnya keterwakilan perempuan, bisa membuat masyarakat (khususnya perempuan) tidak anti politik, memotivasi perempuan untuk aktif di politik, masuk ke partai politik dan bergabung menjadi calon legislative. Sehingga, akhirnya perempuan menjadi anggota parlemen,” tegas Ineu. (Rls/ADV)