Saat Terima Kunker DPRD Jabar Sarankan, LPJ Bupati Subang di Bentuk Pansus

BANDUNG,FORMASNEWS.COM – Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), bagi Kepala daerah dimanapun di Indonesia, wajib di lakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja Kepala daerah dan program – program Pemerintahnya yang sudah dilakukan maupun belum dilaksanakan.

DPRD Jawa Barat (Jabar) terkait dengan LPJ Kepala daerah, telah menerima kunjungan kerja (kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Subang soal LPJ Bupati Kabupaten Subang.

Kunker diterima Wakil Ketua DPRD Jabar Dr.Hj.Ineu Purwadewi Sundari,S.Sos.,MM, Anggota DPRD Jabar Drs.H.Daddy Rohanady dan H. Sugianto Nangolah,SH,MH, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jabar, Selasa (27/6/2023).

Wakil Ketua DPRD Jabar mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Kunker DPRD Kabupaten Subang. Selama pertemuan, Ineu memberikan beberapa rekomendasi saran terhadap LPJ Bupati Subang. Selain itu dia juga, mengingatkan terkait masa transisi sebelum kepala daerah baru dilantik.

Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady dalam kesempatan yang sama menyatakan, soal APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar 2022 dan 2023, dia menyinggung soal rekomendasi DPRD Jabar terhadap LPJ Kepala Daerah (LKPJ), khususnya soal mekanisme pembahasan.

“Kami menyarankan agar pembahasan LPJ Bupati Subang, dibahas atau membentuk Panitia Khusus (Pansus) LPJ. Begitu juga, dalam penyampaian rekomendasi DPRD Jabar terhadap LPJ Bupti Subang, sebaiknya disampaikan secara terbuka oleh DPRD Kabupaten Subang saat paripurna,” ujarnya.

Dikatakan Daddy, DPRD Kabupaten Subang, sebaiknya membentuk Pansus dan disampaikan terbuka agar tidak ada perspektif Pansus LPJ hanya main-main.

“Selain itu juga, DPRD Kabupaten Subang juga, setiap tahun harus mengecek berapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan eksekutif, di DPRD Jabar kami selalu menagih ke eksekutif disetiap akan pembahasan LKPJ,” tuturnya.

Demikian juga, pihaknya selalu menyarankan rekomendasi atau usulan DPRD harus masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Subang, dan harus dipastikan rekomendasi atau usulan tersebut di lakukan secara menyeluruh, jangan sampai ada yang ke tinggalan.

Selama pertemunan, Daddy Rohanady juga, menyinggung soal sektor pajak di Kabupaten Subang dan daerah lainnya di Jabar yang dinilai cukup potensial terhadap Pendapatan Asli SDaerah (PAD). Sektor pajak yang dimaksud yakni, pajak PPh 21 dan PPh 25 badan, pajak air permukaan, serta pajak eskpor.

Senada dengan Sugianto Nangolah, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat (PD), dia menyarankan agar LPJ Bupati Subang, dibahas secara serius, dan dibahas melalui Pansus. Agar rekomendasi dewan bisa mencakup urusan.

“Pembahasan LPJ atau LKPJ menjadi catatan tersendiri, dan LPJ harus dibahas serius,” tegas Sugianto Nangolah.

Ketua DPRD Kabupaten Subang, Narca Sukanda, dalam kesempatan itu dia bertanya bagaimana pembahasa LKPJ di Jabar, dan apa saja yang harus dievaluasi.

“Kami ingin menerima masukan atau rekomendasi dalam pembahasan LPJ yang tengah kami bahas ini. Kita berharap ada saran dari DPRD Jabar agar semua rekomendasi dewan bisa dilaksanakan oleh Bupati Subang. Maka itu, kami berharap ada masukannya,” tegasnya. (Rls/ADV).