PWI Pusat Perkuat Etika dan Penegakan Aturan Lewat Penyempurnaan PD/PRT

JAKARTA, FORMASNEWS.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan komitmen memperkuat etika profesi dan penegakan aturan internal melalui penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT). Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pleno PWI Pusat yang digelar di Sekretariat PWI, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis 15 Januari 2026.

Rapat pleno yang dihadiri Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta jajaran Pengurus PWI Pusat ini menandai selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat. Draf tersebut selanjutnya akan disosialisasikan kepada PWI provinsi untuk memperoleh masukan sebelum difinalisasi dan dibawa ke Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada Februari 2026.

Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh, yang memimpin rapat, menekankan bahwa penyempurnaan PD/PRT diarahkan untuk mempertegas sistem etika dan mekanisme penegakan aturan guna menjaga marwah organisasi dan profesi wartawan.

“Penguatan etika dan kepastian penegakan aturan menjadi kebutuhan mendesak agar PWI tetap dipercaya sebagai organisasi pers yang bermartabat dan profesional,” ujarnya.

Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada penataan kewenangan lembaga etik serta penguatan mekanisme penyelesaian pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan PWI.

“Penyempurnaan ini bertujuan menciptakan kejelasan prosedur dan kepastian organisasi, sehingga setiap persoalan etika dapat ditangani secara adil, transparan, dan berjenjang,” kata Nurcholis, Jumat (16/1/2026).

Salah satu poin penting dalam draf amandemen PD/PRT adalah pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc sebagai lembaga terakhir apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran aturan dan kode etik. Kehadiran Majelis Tinggi diharapkan memperkuat sistem checks and balances dalam organisasi.

“Majelis Tinggi dirancang sebagai mekanisme pengaman terakhir agar tidak ada kekosongan penyelesaian persoalan yang berpotensi mengganggu soliditas organisasi,” jelas Zulkifli.

Selain itu, penyempurnaan PD/PRT juga menata ulang mekanisme kepemimpinan organisasi agar selaras dengan prinsip integritas dan akuntabilitas, sehingga kepemimpinan PWI ke depan memiliki legitimasi yang kuat secara etika dan konstitusional.

Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan bahwa hasil pembahasan pleno akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di seluruh daerah.

“Kami berharap pengurus daerah memberikan masukan konstruktif agar sistem etika dan penegakan aturan yang dibangun benar-benar kuat dan dapat diterapkan secara konsisten,” ujarnya.

Melalui penyempurnaan PD/PRT ini, PWI Pusat menegaskan langkah strategis memperkuat penegakan etika, meningkatkan kepastian organisasi, serta menjaga kehormatan profesi wartawan di tengah tantangan dunia pers yang semakin kompleks. (red)