Pencabutan Banding Ditolak PN Bandung, Yayasan Kawaluyaan Pandu Layangkan Surat ke Bawas MA

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Kuasa Hukum Yayasan Kawaluyaan Pandu, R. Yoga Irawan P, SH yang di dampingi Ferdyanto Sitompul, SH, mengatakan, Yayasan Kawaluyaan Pandu merupakan lembaga yang memiliki hak atas pengelolaan dan operasional Rumah Sakit Kebon Jati Bandung.

“Hak pengelolaan itu, sesuai putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan Putusan No. 903 dari Mahkamah Agung (MA) pada September 2024 lalu. Namun dalam perjalannya kasus ini memiliki kejanggalan,” ujarnya kepada wartawan
saat konferensi pers, di rumah makan di Jalan Trunojoyo Bandung, Minggu (1/12/2024).

Dikatakan Yoga, atas ke janggalan itu menjadi pertanyaan besar bagi dirinya, kenapa Yayasan Kawaluyaan Budiasih bisa kembali mengajukan banding pada perkara tersebut.

Padahal sebelumnya Yayasan Kawaluyaan Pandu, sudah mengajukan permohonan pencabutan hak banding pada Perkara 590 dari Yayasan Kawaluyaan Budiasih. Namun ditolak oleh pengadilan.

Adapun Rumah Sakit Kebonjati Bandung yang saat ini, sedang dalam perkara gugatan hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Bandung. Berawal dari perebutan hak pengelolaan RS Kebonjati yang diklaim oleh tiga yayasan, di antaranya Yayasan Kawaluyaan Pandu, Kawaluyaan Budiasih dan Kawaluyaan Kebonjati.

Menurut Yoga Irawan, adapun dengan penolakan dari Pengadilan Negeri Bandunh ini, sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan hasil putusan PK. Pasalnya, dalam putusan PK sudah seluruh putusan telah batal. Baik hasil Kasasi, Perdata, Putusan Pengadilan Tinggi maupun Putusan Pengadilan Negeri.

“Sebenarnya sebagaimana putusan PK, Yayasan Kawaluyaan pandu telah memiliki hak penuh atas pengelolaan Rumah Sakit Kebon Kebon Jati Bandung yang dikabulkan PK,’’ ungkap Yoga.

Lebih lanjut Yoga menambahkan, dalam perkara tersebut dinyatakan Yayasan Kawaluyaan Budi Asih sudah tidak memiliki hak lagi. Tapi anehnya Yayasan kawaluyaan Budi Asih bisa banding atas putusan PK tersebut. Pengadilan beralasan bahwa Pihak Yayasan Kawaluyaan Pandu tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pencabutan banding.

‘’Begitu juga pada perkara saya mengajukan sebagai penggugat intervensi ditolak untuk Perkara 598 namun tetap ditolak, dan sekarang belum putus perkara ini,’’ ujarnya.

Sementara Ferdyanto menambahkan, atas penolakan tersebut, Kuasa hukum Yayasan Kawaluyaan Pandu melayangkan surat permohonan ke Badan Pengawas Peradilan (Bawas) di MA. Bawas sendiri sudah menyampaikan bahwa yang berhak mencabut hak gugatan adalah Yayasan Kawaluyaan Pandu berdasarkan putusan PK.

Dirinya menilai, Pengadilan Negeri Bandung seharusnya berani mengeluarkan penetapan akta pencabutan upaya hukum dari Yayasan Kawaluyaan Budiasih.

Ditambahkannya, upaya permohonan pencabutan ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Akta Notaris Nomor 6 dan Akta ini disahkan dalam putusan PK tersebut.

Selain itu ada Akta Notaris Nomor 20 yang menyatakan Yayasan Kawaluyaan Pandu memiliki legal standing dengan diperkuat oleh SK Kemenkumham. “’Sehingga atas dasar itu, tidak ada lagi yang mengatasnamakan Yayasan Kawaluyaan lain, selain kami adalah Yayasan Kawaluyaan Pandu,” tegas Ferdyanto (Ruli)