PWNU Jabar Rekomendasikan UU DKJ di Juicial Review

SUBANG,FORMASNEWS.COM- Hasil keputusan Bahtsul Masail Kubro III yang dilaksanakan LBM PWNU Jawa Barat (Jabar) bersama kiai dan tokoh LAK Galuh Pakuan yang digelar, di Gedung Dayang Sumbi Sari Ater Subang, Selasa (7/05/2024)

Keputusan itu, merekomendasikan karena dirasakan tidak berazaskan keadilan maka Undang-Undang No 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) perlu diJudicial Review.

Judicial Review UU Nomor 2 tahun 2024 tentang DKJ terutama pada Bab IX Kawasan Aglomerasi pasal 51 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1,2 dan 3, karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan menurut syariat.

Menurut KH. Ahmad Muthohar, MM selaku Tim Ahli LBM PWNU Jabar,.kebijakan pemerintah yang tidak memprioritaskan Provinsi Jabar sebagai Daerah Otonomi Khusus sebagaimana DKJ belum sesuai prinsip-prinsip keadilan menurut syariat.

“Yakni pertama, berpotensi besar menciptakan monopoli lahan dan ekonomi oleh segelintir orang. Kedua, berpotensi besar merusak sumber daya alam dan lingkungan di wilayah yang terdampak pembangunan, dan ketiga tidak terciptanya pemerataan dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosial dan infrastruktur,” ujar KH. Ahmad

Sementara Ketua Tanfidziyah PWNU Jabar, KH Juhadi Muhammad mengatakan dari hasil keputusan Bahtsul Masail Kubro III tersebut, PWNU Jabar akan merekomendasikan tiga hal.

“Pertama, Judicial Review UU DKJ (Bab IX Kawasan Aglomerasi pasal 51 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1,2 dan 3). Kedua, mendorong lahirnya UU tentang aglomerasi untuk tiga provinsi (Jabar, Jakarta dan Banten) yang berprinsip pada keadilan dan pemerataan disertai ketentuan-ketentuan sebagaimana jawaban sub a.

“Kemudian yanh ketiga Kembali kepada UUD 1945 yang menempatkan pengambilan keputusan oleh semua elemen masyarakat tanpa ada yang ditinggal, sehingga tercipta produk undang-undang yang berkeadilan,” katanya.

PWNU Jabar akan segera menyampaikan tiga rekomendasi tersebut kepada DPRD Jabar dan Penjabat Gubernur Jabar agar secepatnya bisa ditindaklanjuti.

Sedangkan Raja LAK Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana menyatakan, dengan tegas agar rekomendasi ini harus terus diperjuangkan supaya menjadi keputusan pemangku kebijakan yang mampu memberi rasa keadilan kepada masyarakat. (Sony)