Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jabar Sugianto Nangolah, saat rapat pembahasan terkait LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2023, di P3D Wilayah KBB, Selasa, (02/04/23)./Foto : Ist.
KAB. BANDUNG BARAT, FORMASNEWS.COM- Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) berharap sektor pendapatan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Tahun Anggaran 2023.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jabar Sugianto Nangolah mengatakan, karenaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dilakukan agar pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik dengan lebih baik.
“Maka itu, optimalisasi untuk bisa mendapatkan PAD Pemprov Jabar, salah satunya bisa direalisasikan dengan memanfaatkan asset Pemprov Jabar. Seperti, di pinggir jalan Provinsi bisa dimanfaatkan dengan memasang berbagai Billboard,” ujarnya di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (2/4/2024).
Dikatakan Naenggolah, namun meski memasang Bilbord dipinggir jalan untuk kepentingan PAD. Namun, tetap harus mengkedepanlan estetika lingkungan dan melakukan admisnisttrasi perizinan kepemerintah setempat. Memasang Billboard, bisa mendatangkan PAD, dan merupakan salah satu sisi yang bisa meningkatkan PAD bagi Pemprov Jabar.
“Untuk itu, demin tercapainya peningkatan PAD Pemprov Jabar, kolaborasi menjadi sangat penting agar semua pihak baik Dinas maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa saling membahu dalam berbagai upaya untuk meningkatkan PAD untuk pembagunnan di Pemerintah Jabar,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Sumiyati yang berharap PAD Pemprov Jabar bisa kembali dioptimalkan salah satunya melalui optimalisasi kinerja BUMD Provinsi Jabar. Pemprov Jabar harus berpikir lebih jauh, bagaimana caranya PAD bisa kembali meningkat seperti halnya sebelum Covid-19 dulu.
“PAD bisa meningkat, salah satunya adalah peran BUMD yang harus dioptimalkan. Seperti yang saya tahu, saat ini Pemprov Jabar memiliki 41 BUMD. Namun tidak semua BUMD rajin menyetorkan deviden. Yang sakit laporkan ke Gubernur, bagaimana caranya agar bisa sembuh apalagi kita harus bayar hutang (pinjaman PEN),” tegasnya. (Rls/Adv)
BRILink Melejit di Sukabumi, 4.658 Agen BRI Layani Transaksi Rp47,3 Triliun
Dominasi Sektor Perdagangan, Penyaluran KUR BRI Cibadak Tembus Rp107,8 Miliar
BRI Perkuat Peran Sosial Lewat TJSL, Bantuan Sembako Disalurkan ke Warga Ciamis
Mahasiswa Unpad Diajak Membaca Arah Industri Perbankan di Tengah Disrupsi AI dan Fintech
Kolaborasi BRI dan Yayasan di Cirebon Perkuat Layanan Kemanusiaan Berbasis Komunitas
Rajutan UMKM Tasikmalaya Tembus Italia, BRI Dukung Permodalan Lewat KUR
BRILIANPRENEUR BRI Cetak UMKM Go Global, Restu Mande Tembus Forum Ekonomi Dunia
BRIncubator 2026 Dibuka, Ini Cara dan Syarat UMKM Jawa Barat Ikut Program BRI
Layanan Safe Deposit Box BRI Bandung Jadi Pilihan Nasabah Lindungi Aset Berharga
Yayasan Bandung Cinta Damai Terima Ambulans dari BRI untuk Perkuat Layanan Sosial Kesehatan
Komisi A DPRD Kota Bandung, Mamfaatkan Regulasi JPO Bisa Hasilkan PAD
Bapenda Kabupaten Bogor Lakukan Pelayanan Pajak Online
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemkot Berikan Relaksasi Sejumlah Kebijakan
Kolabor-Aksi Kemenparekraf dengan Sepuluh Kepala Daerah
Bupati Purwakarta Ikuti Arahan Presiden, untuk Bendung Lonjakan Kasus Covid-19
Copyright ©2017 FormasNews.com - Bersatu Membangun Bangsa