KONI Jabar Lakukan Penandatanganan MoU Dengan BPKP

BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jabar, melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman, bertempat diaula kantor BPKP, Jl. Cibereum Bandung, Kamis (8/6/2023)

Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Nomor: 307/0.4/NK /VI/2023. MoU-14/PW 10/2.2/2023, tentang, Pendampigan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah kepda KONI Provinsi Jabar. MoU, ditandatangani oleh Ketua umum KONI Provindi Jabar M Budiana dan Kepala BPK Provinsi Jabar Samono.

Adapun kerjasama kesepahaman kedua belah pihak itu, terkait dengan dana hibah yang di terima KONI Jabar tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi Jabar, sebesar Rp 95 Miliar. Tujuannya, adalah agar implementasi dana hibah itu dapat dipertanggung jawabkan sebaik mungkin (accountability).

Kerjasama KONI Jabar dengan BPKP Jabar, berdurasi 4 tahun sejak ditandatanganinya kesepahaman dimaksud, antara lain meliputi: Bimbingan teknis pengelolaan keuangan KONI Jabar. Asistensi dan bimbingan teknis tentang pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, bimbingan teknis peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah, manajemen Resiko dan Efektifitas penanggulangan korupsi. Pendampingan penanganan laporan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan KONI Jabar.

Menurut Ketua Umum KONI Provinsi Jabar, M Budiana, kerjasama KONI Jabar dengan BPKP Perwakilan Jabar, sebagai momentum menggembirakan, sekaligus menjadi cahaya penerang. Karena, akan dilakukan bimbingan teknis baik elemen dari KONI Jabar maupun Cabor, oleh pihak BPKP Jabar.

“Ini momentum menggembirakan dan kalau saya ibarat jalan-jalan ke-gua Jepang yang gelap, menjadi terang dengan didampingi BPKP, sekaligus menjadi pembelajaran dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Dikatakan Budiana, apalagi tahun 2024, KONI Jabar juga akan mendapatkan dana besar untuk kegiatan PON XXI di Sumut-Aceh. Dimana Jabar dengan slogan,”Jabar Hattrick Juara,” Selain pesan Gubernur, “Juara Lahir Batin.” Jabar ditargetkan mendapat kucuran APBD, sebesar Rp 400 miliar lebih, kehati-hatian harus ditempuh dan dilakukan.

“Dana hibah, dana apapun, dengan pendampingan BPKP. Sebesar apapun, satu rupiah pun harus dipertanggung jawabkan ke masyarakat oleh Gubernur. Di KONI Jabar itu anggaran transito, di Cabor agar tidak boleh main-main orangnya dan harus orang yang cakap dan tidak main-main termasuk ketua Cabor tidak boleh main-main. Jika sampai ada Cabor yang main-main, maka akan berhadapan dengan BPKP,” tegas Budiana.

Kepala BPKP Provinsi Jabar Samono, dalam kesempatan yang sama menyatakan, penandatangan MoU, dijadikan forum penuh barokah berlandaskan niat dan amanah, sehingga bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan terhadap yang memberi amanah maupun terhadap Tuhan YME.

“Melalui MoU, berniat berkontribusi dari sisi akuntabilitas terkait dana hibah, karena akan tidak sama dengan apa yang dilapangan. Karena ini yang dihibahkan adalah dana negara, maka dana itu harus diperiksa bukan artinya hibah itu karena sudah diberikan dan tanpa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dalam hal ini, KONI dengan Cabor harus sama-sama memahami tanggung jawabnya. Maka mekanisme akuntabilitas dilapangan harus dibangun dengan kebijakan.

“Apapun yang dilakukan menggunakan dana negara, maka diminta harus aware dalam pertanggungjawabannya (kesadaran), karena berisiko bagi Koni atau Cabor. Supaya tidak beresiko, maka harus dibangun pengendalian,” Imbuh Samono, seraya akan menyiapkan pasukan pendamping, jika KONI Jabar meminta elemennya untuk mendapatkan ilmu dalam aspek accountability. (Pujo Hastowo).