Kadisdik Jabar, Dedi Supandi, saat membuka FGD Dana Pendidikan Tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB di Ballroom Grand Preanger Bandung, Selasa (12/7/2022)./Foto : Dok Humas Disdik Jabar.
BANDUNG, FORMASNEWS.COM- Untuk meningkatkan dan lebih memajukan pendidikan di Jawa Barat (Jabar), selain dalam penggelontaran dana yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Diperlukan juga, ada Forum yang sama tujuannya untuk memajukan pendidikan di Jabar.
Untuk merealisasikan hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dedi Supandi, membuka Forum Group Discussion (FGD) Dana Pendidikan Tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, yang berlangsung di Ballroom Grand Preanger Kota Bandung, Selasa (12/7/2022).
Menurut Kadisdik Jabar, forum diskusi ini diharapkan mampu memberikan solusi pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat.
Adapun mengenai dana pendidikan yang selama ini berjalan di Jabar, Pemprov Jabar telah mengucurkan dana pendidikan melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Adanya pengucuran BOS, tidak boleh lagi ada pungutan yang dilakukan oleh sekolah negeri.
“Namun bila orang tua siswa, mau berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah bisa diberikan melalui komite sekolah,” ujarnya.
Dikatakan Kadisdik, terkait dengan hali itu Disdik Jabar juga sekarang ini sedang membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Komite sekolah (SMA, SMK, dan SLB) yang memiliki kedudukan di setiap sekolah dan juga berkontribusi untuk peningkatan mutu pendidikan di Sekolah.
Dalam hal ini juga, Disdik Jabar untuk mencegah adanya pungutan liar dalam Penerimaan Peserta Didik Bari (PPDB) telah bekerja sama dengan saber pungli Jaabar. Selain itu juga, untuk menyosialisasikan dan melakukan pencegahan pungutan liar di sekolah. “Kita lakukan langkah dengan teman-teman saber pungli untuk melakukan sosialiasi ke 13 cabang dinas sebelum PPDB dimulai. Setiap sekolah sudah memasang banner besar seputar larangan pungli saat PPDB,” jelasnya.
Ketua Penyelenggara FGD, Asep Buchori Kurnia dalam kesempatan yang sama mengatakan, FGD bertujuan memastikan regulasi yang berlaku tentang pendanaan pendidikan. Sebab, sampai hari ini masih ada beberapa hal yang membuat pihak sekolah khawatir peristiwa yang tidak di inginkan.
Sementara kegiatan yang diinisiasi Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar tersebut dihadiri berbagai narasumber, seperti Kejaksaan Tinggi Jabar, Ombudsman Jabar, DPRD Jabar serta pemerhati pendidikan. Kegiatan itu juga, ditutup dengan poto bersama. (Rls/Red)
BRILink Melejit di Sukabumi, 4.658 Agen BRI Layani Transaksi Rp47,3 Triliun
Dominasi Sektor Perdagangan, Penyaluran KUR BRI Cibadak Tembus Rp107,8 Miliar
BRI Perkuat Peran Sosial Lewat TJSL, Bantuan Sembako Disalurkan ke Warga Ciamis
Mahasiswa Unpad Diajak Membaca Arah Industri Perbankan di Tengah Disrupsi AI dan Fintech
Kolaborasi BRI dan Yayasan di Cirebon Perkuat Layanan Kemanusiaan Berbasis Komunitas
Rajutan UMKM Tasikmalaya Tembus Italia, BRI Dukung Permodalan Lewat KUR
BRILIANPRENEUR BRI Cetak UMKM Go Global, Restu Mande Tembus Forum Ekonomi Dunia
BRIncubator 2026 Dibuka, Ini Cara dan Syarat UMKM Jawa Barat Ikut Program BRI
Layanan Safe Deposit Box BRI Bandung Jadi Pilihan Nasabah Lindungi Aset Berharga
Yayasan Bandung Cinta Damai Terima Ambulans dari BRI untuk Perkuat Layanan Sosial Kesehatan
Komisi A DPRD Kota Bandung, Mamfaatkan Regulasi JPO Bisa Hasilkan PAD
Bapenda Kabupaten Bogor Lakukan Pelayanan Pajak Online
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemkot Berikan Relaksasi Sejumlah Kebijakan
Kolabor-Aksi Kemenparekraf dengan Sepuluh Kepala Daerah
Bupati Purwakarta Ikuti Arahan Presiden, untuk Bendung Lonjakan Kasus Covid-19
Copyright ©2017 FormasNews.com - Bersatu Membangun Bangsa