Dir Krimsus Polda Jabar Kombes Pol. Samudi, S.I.K., M.H., sedang Talkshow dengan tema “Strategi Pengendalian Inflasi Ramadhan dan Idul Fitri 1440 Hijriah", di Kantor Bank Indonesia Jawa Barat, Senin, (13/05/2019).
BANDUNG, FORMASNEWS.COM – Dir Krimsus Polda Jabar Kombes Pol. Samudi, S.I.K., M.H., melakukan Talkshow dengan tema “Strategi Pengendalian Inflasi Ramadhan dan Idul Fitri 1440 Hijriah”. Kegiatan Talkshow, berlangsung di Kantor Bank Indonesia Jawa Barat, Senin, (13/05/2019).
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., menyatakan, persiapan yang di lakukan tim Satgas Pangan dalam menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2019, telah melakukan pengecekan baik stok maupun harga kebutuhan pokok masyarakat yang ada di pasar tradisional maupun modern.
Begitu juga, telah mengecek ke gudang Kebutuhan pokok masyarakat baik milik swasta maupun pemerintah (Bulog). Selain itu, pihaknya juga ikut melaksanakan operasi pasar yang diselenggarakan Disperindag Provinsi Jabar guna menjaga kestabilan harga
Dikatakannya, sampai saat ini belum di temukan adanya kendala untuk pendistribusian pasokan Kepokmas, dan Satgas Pangan telah melakukan rapat koordinasi dengan Dit Lantas Polda Jabar dan Dishub Provinsi Jabar, dalam rangka prioritas angkutan/transportasi Kepokmas dan bahan penting lainnya serta memberikan tanda berupa stiker untuk kendaraan angkutan/transportasi Kepokmas selama Operasi Ketupat 2019 di ruas jalan arus mudik maupun balik.
“Apabila ditemukan oknum yang melakukan penimbunan atau hal-hal yang berdampak terhadap peningkatan harga, maka akan dilakukan tindakan persuasif berupa pembinaan dan peringatan oleh dinas atau instansi terkait yaitu Disperindag, Dinas Pertahanan Pangan dan Peternakan,” katanya.
Sedangkan tindakan refresif atau penegakan hukum terkait penimbunan dapat ditindakan penerapan pasal 107 UU RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan, Pelaku usaha yang menyimpan barang Kepokmas, barang penting dalam jumlah waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalulintas barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.50 Milyar.
“Selain itu diterapkan pasal 133 UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang menyebutkan, Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melibihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal / melambung tinggi di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun,” tegas Kabid Humas. (Tino)
Ribuan Aset BRI Dibuka untuk Masyarakat, Gebyar Lelang 2026 Digelar Serentak
BRI Peduli Sentuh Akar Persoalan Stunting Lewat Perbaikan Hunian di Ciamis
Renovasi Rumah Jadi Langkah BRI Peduli Dukung Pencegahan Stunting di Indramayu
Dari Sekolah, BRI BO Sukabumi Dorong Pelajar Jadi Generasi Cerdas Finansial
BRI Region 9 Bandung Perkuat UMKM di Era AI, Dewi Hestiningrum Sari Raih Penghargaan
BRI Gandeng Taspen Tingkatkan Perlindungan dan Literasi Keuangan Pensiunan di Cirebon
BRI Peduli Serahkan Ambulans untuk Wingdik 300/Teknik, Perkuat Layanan Kesehatan di Subang
BRI Perkuat Sinergi dengan TNI, Yonzipur 3/YW Terima Bantuan Ambulans untuk Layanan Kemanusiaan
BRI dan YBM BRILian Salurkan Survival Kit untuk Korban Kebakaran Kampung Adat di Sukabumi
BRI Peduli Rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan Kelas Inspirasi dan Bantuan Pendidikan di Subang
Komisi A DPRD Kota Bandung, Mamfaatkan Regulasi JPO Bisa Hasilkan PAD
Bapenda Kabupaten Bogor Lakukan Pelayanan Pajak Online
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemkot Berikan Relaksasi Sejumlah Kebijakan
Kolabor-Aksi Kemenparekraf dengan Sepuluh Kepala Daerah
Bupati Purwakarta Ikuti Arahan Presiden, untuk Bendung Lonjakan Kasus Covid-19
Copyright ©2017 FormasNews.com - Bersatu Membangun Bangsa